Deni Nursani Dorong Intervensi Kesehatan Berbasis Data hingga Tingkat Kewilayahan

METRO JABAR.ID — Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Deni Nursani S.Pd.i., mendorong penguatan intervensi kesehatan berbasis data hingga tingkat kewilayahan. Hal tersebut disampaikannya dalam Lokakarya Mini Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Senin, 24 Agustus 2026.

Ia menilai, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya diukur dari tingginya persentase cakupan program. Angka yang belum tercakup justru perlu menjadi perhatian utama karena dapat menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai persoalan kesehatan.

Ia mencontohkan cakupan imunisasi yang telah mencapai 95 persen. Angka tersebut dinilai sangat baik, namun bukan berarti lima persen sisanya dapat diabaikan.

“Kalau kita memosisikan sebagai orang awam, pertanyaannya, sudah 95 persen, berarti tidak perlu memikirkan yang lima persen. Padahal dalam masalah kesehatan kita sedang berbicara epidemiologi,” katanya.

Menurut Deni, lima persen masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan bisa saja terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menjadi titik rawan penyebaran penyakit dan pada akhirnya turut memengaruhi masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan perlindungan.

Oleh karena itu, Deni meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memetakan secara lebih rinci siapa dan di mana masyarakat yang belum terjangkau program kesehatan.

“Justru kita harus memperhatikan lima persen ini, siapa saja dan di mana saja. Kemudian di wilayah mana kantong-kantong stunting masih tinggi, serta apa penyebabnya, apakah sanitasi, kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya,” katanya.

Deni menyatakan, data kesehatan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Data harus menjadi instrumen untuk menemukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi.

“Data kesehatan bukan sekadar angka laporan, tetapi data adalah alat untuk menemukan manusia yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai anak yang paling membutuhkan intervensi justru menjadi anak yang paling tidak kelihatan dalam data statistik,” ujarnya.

Ia pun mendorong adanya integrasi data antara kewilayahan, puskesmas, posyandu, keluarga, sekolah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan integrasi tersebut, intervensi kesehatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat fungsi puskesmas dan posyandu, meningkatkan standar edukasi keluarga, serta membangun sistem pengawasan berbasis kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia, bukan sekadar pengeluaran anggaran tahunan.

“Pembangunan itu memiliki kekurangan kepada pembangunan selain fisik. Fondasi yang paling krusial dari sebuah peradaban manusia adalah kualitas otaknya dan kualitas fisiknya,” ujarnya.

Ia mengibaratkan pembangunan fisik yang rusak masih dapat diperbaiki, seperti jalan yang dapat diaspal kembali. Namun, jika kualitas generasi mengalami kerusakan akibat persoalan kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini, dampaknya akan jauh lebih sulit dan mahal untuk diperbaiki.

“Kalau kualitas generasi rusak karena penyakit yang sebetulnya bisa diantisipasi sejak dini, biaya sosial yang nanti dikeluarkan masyarakat akan jauh lebih mahal,” katanya.

Oleh karena itu, Deni menilai imunisasi dan pencegahan stunting bukan sekadar program kesehatan rutin, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bandung.

Ia juga menekankan agar pengawasan DPRD terhadap anggaran kesehatan tidak hanya berfokus pada tingkat serapan anggaran. Pemerintah perlu menunjukkan dampak nyata atau hasil yang dirasakan masyarakat dari setiap anggaran yang dialokasikan.

“Yang lebih penting bukan semata-mata anggaran itu sudah terserap, tetapi sejauh mana outcome-nya, sejauh mana hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.  ( Usep )

METRO JABAR.ID — Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Deni Nursani S.Pd.i., mendorong penguatan intervensi kesehatan berbasis data hingga tingkat kewilayahan. Hal tersebut disampaikannya dalam Lokakarya Mini Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Senin, 24 Agustus 2026.

Ia menilai, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya diukur dari tingginya persentase cakupan program. Angka yang belum tercakup justru perlu menjadi perhatian utama karena dapat menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai persoalan kesehatan.

Ia mencontohkan cakupan imunisasi yang telah mencapai 95 persen. Angka tersebut dinilai sangat baik, namun bukan berarti lima persen sisanya dapat diabaikan.

“Kalau kita memosisikan sebagai orang awam, pertanyaannya, sudah 95 persen, berarti tidak perlu memikirkan yang lima persen. Padahal dalam masalah kesehatan kita sedang berbicara epidemiologi,” katanya.

Menurut Deni, lima persen masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan bisa saja terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menjadi titik rawan penyebaran penyakit dan pada akhirnya turut memengaruhi masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan perlindungan.

Oleh karena itu, Deni meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memetakan secara lebih rinci siapa dan di mana masyarakat yang belum terjangkau program kesehatan.

“Justru kita harus memperhatikan lima persen ini, siapa saja dan di mana saja. Kemudian di wilayah mana kantong-kantong stunting masih tinggi, serta apa penyebabnya, apakah sanitasi, kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya,” katanya.

Deni menyatakan, data kesehatan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Data harus menjadi instrumen untuk menemukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi.

“Data kesehatan bukan sekadar angka laporan, tetapi data adalah alat untuk menemukan manusia yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai anak yang paling membutuhkan intervensi justru menjadi anak yang paling tidak kelihatan dalam data statistik,” ujarnya.

Ia pun mendorong adanya integrasi data antara kewilayahan, puskesmas, posyandu, keluarga, sekolah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan integrasi tersebut, intervensi kesehatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat fungsi puskesmas dan posyandu, meningkatkan standar edukasi keluarga, serta membangun sistem pengawasan berbasis kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia, bukan sekadar pengeluaran anggaran tahunan.

“Pembangunan itu memiliki kekurangan kepada pembangunan selain fisik. Fondasi yang paling krusial dari sebuah peradaban manusia adalah kualitas otaknya dan kualitas fisiknya,” ujarnya.

Ia mengibaratkan pembangunan fisik yang rusak masih dapat diperbaiki, seperti jalan yang dapat diaspal kembali. Namun, jika kualitas generasi mengalami kerusakan akibat persoalan kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini, dampaknya akan jauh lebih sulit dan mahal untuk diperbaiki.

“Kalau kualitas generasi rusak karena penyakit yang sebetulnya bisa diantisipasi sejak dini, biaya sosial yang nanti dikeluarkan masyarakat akan jauh lebih mahal,” katanya.

Oleh karena itu, Deni menilai imunisasi dan pencegahan stunting bukan sekadar program kesehatan rutin, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bandung.

Ia juga menekankan agar pengawasan DPRD terhadap anggaran kesehatan tidak hanya berfokus pada tingkat serapan anggaran. Pemerintah perlu menunjukkan dampak nyata atau hasil yang dirasakan masyarakat dari setiap anggaran yang dialokasikan.

“Yang lebih penting bukan semata-mata anggaran itu sudah terserap, tetapi sejauh mana outcome-nya, sejauh mana hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.  ( Usep )