
METRO JABAR.ID — Kegiatan reses anggota DPRD Kota Bandung Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung pada 10–15 November 2026 kembali membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
Namun, di balik agenda turun ke daerah pemilihan (dapil) tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar yang patut menjadi perhatian publik: sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan hingga menjadi kebijakan dan direalisasikan dalam pembangunan?
Reses memang merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Akan tetapi, keberhasilan reses tidak semestinya hanya diukur dari jumlah pertemuan, banyaknya warga yang hadir, atau panjangnya daftar usulan yang berhasil dihimpun.
Justru, ukuran paling penting adalah tindak lanjut setelah kegiatan tersebut berakhir.
Persoalan infrastruktur jalan yang rusak, saluran drainase yang tidak berfungsi optimal, ancaman banjir, persoalan sampah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pelayanan publik merupakan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Masyarakat tentu tidak sekadar membutuhkan kesempatan berbicara di hadapan wakil rakyat. Mereka membutuhkan kepastian bahwa keluhan yang disampaikan memperoleh perhatian, diperjuangkan, dan memiliki peluang nyata untuk diselesaikan.
Reses Jangan Berhenti pada Dokumentasi dan Seremonial
Dalam praktiknya, kegiatan reses berpotensi kehilangan makna apabila aspirasi warga hanya berakhir sebagai catatan administrasi tanpa kejelasan proses tindak lanjut.
Karena itu, DPRD Kota Bandung perlu memastikan setiap aspirasi yang dihimpun memiliki dokumentasi yang jelas, pemetaan persoalan, skala prioritas, serta mekanisme pengawalan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Publik juga berhak mengetahui aspirasi mana yang dapat direalisasikan, mana yang harus menunggu proses penganggaran, serta mana yang belum dapat dilaksanakan beserta alasan yang transparan.
Jangan sampai masyarakat berulang kali menyampaikan persoalan yang sama dalam setiap masa reses, tetapi tidak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyelesaiannya.
Di sinilah fungsi representasi dan pengawasan anggota DPRD diuji. Wakil rakyat tidak cukup hanya hadir mendengarkan, tetapi juga harus mampu mengawal kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tujuh Dapil, Luasnya Persoalan yang Harus Dikawal
Pelaksanaan reses kali ini mencakup tujuh daerah pemilihan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung.
Adapun wilayah tersebut meliputi:
DAPIL 1: Coblong, Cidadap, Bandung Wetan, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, dan Sumur Bandung.
DAPIL 2: Batununggal, Lengkong, dan Kiaracondong.
DAPIL 3: Antapani, Arcamanik, Cibiru, Ujungberung, dan Mandalajati.
DAPIL 4: Bandung Kidul, Buahbatu, Rancasari, Gedebage, Panyileukan, dan Cinambo.
DAPIL 5: Bojongloa Kaler, Astana Anyar, dan Regol.
DAPIL 6: Babakan Ciparay, Bandung Kulon, dan Bojongloa Kidul.
DAPIL 7: Sukasari, Andir, Cicendo, dan Sukajadi.
Luasnya cakupan wilayah tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat Kota Bandung tidak selalu sama. Setiap kecamatan memiliki kebutuhan dan karakteristik permasalahan yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Oleh sebab itu, penyusunan prioritas pembangunan tidak boleh hanya didasarkan pada banyaknya usulan, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat urgensi, dampak terhadap masyarakat, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikannya.
Publik Berhak Mengawasi Hasil Reses
Hal lain yang tidak kalah penting adalah transparansi hasil reses. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai jumlah aspirasi yang dihimpun, jenis persoalan yang dominan, OPD yang bertanggung jawab, serta perkembangan tindak lanjutnya.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi apakah aspirasi yang disampaikan benar-benar masuk dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan anggaran daerah.
DPRD juga perlu menunjukkan komitmen pengawasan terhadap program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sebab, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan tidak boleh berjalan sebatas formalitas kelembagaan. Ketiganya harus menjadi instrumen untuk memastikan kepentingan publik mendapatkan perhatian yang semestinya.
Pada akhirnya, reses bukan tentang seberapa sering anggota dewan bertemu konstituen, melainkan seberapa besar persoalan masyarakat dapat diperjuangkan melalui kewenangan yang dimiliki.
Rakyat tidak hanya membutuhkan wakil yang datang ketika masa reses tiba. Rakyat membutuhkan wakil yang tetap bekerja setelah forum reses selesai.
Kini, tantangan bagi anggota DPRD Kota Bandung adalah membuktikan bahwa setiap suara warga memiliki tindak lanjut, bukan sekadar menjadi bagian dari laporan kegiatan.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tidak dibangun melalui janji dan pertemuan semata, melainkan melalui kerja nyata, keterbukaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
( Red.Fitri )


Discussion about this post