Metrojabar.id
  • Home
  • Bandung Raya
  • Nasional
  • Redaksi
No Result
View All Result
Metrojabar.id
  • Home
  • Bandung Raya
  • Nasional
  • Redaksi
No Result
View All Result
Metrojabar.id
No Result
View All Result
  • DITERBITKAN
  • Media Terkini dan Aktual
  • Redaksi

Benteng jadi sorotan Masyarakat !

November 17, 2026
in Bandung Raya

METRO JABAR.ID — Pembangunan tembok pembatas atau benteng di kawasan Kompleks Bandung Inten Indah, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, kini telah rampung 100 persen. Namun, keberadaan bangunan yang berada di kawasan berdekatan dengan saluran air (drainase) tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai kepastian batas lahan, status saluran, serta kesesuaian pembangunan dengan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah.

Persoalan ini menjadi perhatian setelah awak media melakukan pantauan lapangan dan mendokumentasikan sejumlah tahapan pembangunan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.

BacaJuga

Reses DPRD Kota Bandung Digelar

Dugaan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Kabupaten Bandung Perlu Ditelusuri, Publik Menanti Transparansi Pengawasan

Dokumentasi foto yang diperoleh awak media memperlihatkan proses pembangunan tembok, penempatan material bangunan, serta konstruksi pembatas di kawasan tersebut. Pada salah satu dokumentasi, terlihat pula saluran air terbuka yang masih dialiri air dan berada tidak jauh dari area pembangunan.

Meski demikian, dokumentasi visual tersebut belum dapat memastikan secara teknis apakah pondasi bangunan berada di atas badan saluran, memasuki ruang sempadan, atau sepenuhnya berada di luar area drainase.

Seklur Derwati: Bangunan untuk Keamanan Kompleks

Untuk mendapatkan penjelasan, awak media mendatangi Kantor Kelurahan Derwati guna meminta klarifikasi terkait pembangunan benteng tersebut.

Namun, saat kunjungan berlangsung, Lurah Derwati tidak berada di tempat. Awak media kemudian diterima oleh Rozi Sepintra, S.IP., selaku Sekretaris Kelurahan (Seklur) Derwati.

Dalam keterangannya, Rozi menjelaskan bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan tersebut merupakan aset perumahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan keamanan kompleks.

Ia juga menegaskan bahwa menurut keterangannya, pembangunan benteng tersebut tidak dilakukan di atas saluran drainase.

“Kalau dibangun di atas drainase, itu kan dilarang,” demikian penegasan yang disampaikan Seklur Derwati saat menjelaskan posisi pembangunan tersebut.

Rozi juga menyampaikan bahwa Lurah Derwati telah melakukan peninjauan ke lokasi. Menurut penjelasan Seklur, pembangunan benteng tersebut merupakan kewenangan pihak developer selaku pemilik lahan.

Klaim Kepemilikan Lahan Perlu Didukung Dokumen

Keterangan pihak kelurahan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan. Namun, untuk memperoleh kepastian secara menyeluruh, masih diperlukan pembuktian administratif dan pemeriksaan teknis di lapangan.

Sebab, persoalan pembangunan di sekitar saluran drainase tidak semata-mata berkaitan dengan siapa pemilik tanah, tetapi juga menyangkut batas bidang tanah, status prasarana drainase, ruang sempadan, serta fungsi saluran sebagai jalur aliran air.

Apabila lahan tersebut memang merupakan aset developer, perlu dipastikan apakah posisi pembangunan benar-benar berada di luar badan dan ruang yang diperuntukkan bagi drainase.

Sebaliknya, apabila terdapat bagian konstruksi yang memasuki area saluran, mempersempit penampang, mengganggu aliran air, atau menghambat akses pemeliharaan, kondisi tersebut perlu mendapatkan pemeriksaan dari instansi teknis berwenang.

Dengan demikian, klaim kepemilikan lahan tidak serta-merta menjadi jawaban atas seluruh persoalan teknis dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Perda Kota Bandung Mengatur Perlindungan Fungsi Drainase

Persoalan ini memiliki landasan hukum yang perlu menjadi perhatian bersama.

Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat.

Dalam Pasal 26 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap orang wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, kolam, dan sumber air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang memanfaatkan sungai, drainase, kolam, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan bagi setiap orang yang tidak memiliki izin untuk:

  1. Membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai, kolam yang merupakan fasilitas umum, dan drainase.
  2. Memasang atau menempatkan keramba ikan di sungai, drainase, kolam, dan saluran air.
  3. Menutup saluran sungai, drainase, saluran air, atau reol yang mengakibatkan saluran tersebut tidak berfungsi.

Pasal 27 ayat (2) juga mengatur sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pengembalian pada kondisi semula, dan/atau pengumuman di media massa.

Adapun Pasal 27 ayat (3) mengatur pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp10 juta untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. Sementara ayat (4) mengatur biaya sebesar Rp1 juta untuk pelanggaran huruf b dan huruf c.

Catatan penting: Ketentuan Pasal 27 tersebut tidak otomatis berarti setiap pagar atau tembok pembatas merupakan pelanggaran. Jenis konstruksi, posisi bangunan, perizinan, serta dampaknya terhadap fungsi drainase harus terlebih dahulu diperiksa oleh instansi berwenang.

Perda RTRW: Fungsi Drainase Tidak Boleh Terganggu

Selain itu, terdapat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022–2042.

Pasal 43 ayat (3) menyebutkan bahwa jaringan drainase sekunder ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dikembangkan secara terintegrasi.

Kemudian, Pasal 94 ayat (4) mengatur ketentuan umum zonasi sistem drainase.

Pada huruf b, kegiatan lain yang diperbolehkan secara bersyarat harus tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

Sementara huruf d mengatur bahwa prasarana dan sarana minimal sistem drainase mencakup jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat menjaring sampah.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bangunan di sekitar drainase perlu memperhatikan fungsi aliran air sekaligus kebutuhan akses untuk pemeliharaan.

Pemkot Bandung Perlu Melakukan Pemeriksaan Lapangan

Mengingat pembangunan benteng tersebut telah selesai, pengawasan tidak seharusnya berhenti hanya pada keterangan bahwa pembangunan merupakan kewenangan developer.

Pemerintah Kota Bandung melalui instansi teknis terkait, khususnya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), perlu melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan beberapa hal:

  1. Memastikan batas bidang tanah yang menjadi lokasi pembangunan benteng.
  2. Memeriksa status dan klasifikasi saluran drainase di kawasan tersebut.
  3. Mencocokkan posisi bangunan dengan site plan perumahan dan dokumen pertanahan.
  4. Memastikan apakah pondasi atau konstruksi benteng memasuki badan maupun ruang sempadan drainase.
  5. Mengukur apakah terdapat perubahan lebar, kedalaman, atau kapasitas saluran.
  6. Memastikan akses petugas untuk melakukan pemeliharaan dan normalisasi drainase tetap tersedia.
  7. Memeriksa dokumen perizinan atau rekomendasi teknis pembangunan apabila memang dipersyaratkan.

Pemeriksaan tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik antara kepentingan keamanan kawasan perumahan dan kepentingan masyarakat terhadap keberlangsungan fungsi infrastruktur lingkungan.

Jangan Tunggu Terjadi Persoalan Baru Bertindak

Pembangunan benteng untuk kepentingan keamanan lingkungan pada dasarnya perlu dilihat berdasarkan ketentuan kepemilikan tanah, tata ruang, perizinan, dan fungsi fasilitas lingkungan.

Namun, apabila terdapat dugaan bahwa pembangunan memasuki area drainase atau mengganggu fungsi saluran, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan tersebut melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik tidak cukup hanya menerima penjelasan bahwa lahan merupakan aset perumahan. Kepastian mengenai batas lahan dan posisi konstruksi terhadap saluran air perlu didukung dokumen serta hasil pemeriksaan teknis.

Awak media masih membuka ruang klarifikasi kepada pihak developer, Lurah Derwati, Kecamatan Rancasari, dan instansi teknis Pemerintah Kota Bandung agar persoalan ini memperoleh penjelasan secara utuh.

Sebab, yang perlu dijaga bukan hanya keamanan kawasan perumahan, tetapi juga fungsi drainase, kepentingan lingkungan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Catatan redaksi: Pemberitaan ini merupakan laporan pantauan lapangan dan investigasi awal. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum sebelum diperoleh hasil pemeriksaan teknis dan dokumen resmi dari instansi berwenang.

( Red.Gilang )

Tags: Pemkot Bandung
ShareTweet

BeritaTerkait

Reses DPRD Kota Bandung Digelar

November 17, 2026

Dugaan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Kabupaten Bandung Perlu Ditelusuri, Publik Menanti Transparansi Pengawasan

November 17, 2026

Tokoh Kasundaan Jadi Alternatif Kepemimpinan Nasional

November 17, 2026

Dewan Dukung Upaya Disdik Gandeng Kewilayahan Demi Tuntaskan Angka Anak Tidak Sekolah

November 12, 2026

Re-opening Tribun Jabar, Erwin: Media Harus Jadi Sumber Informasi yang Akurat dan Tepercaya

November 11, 2026
Load More
Next Post

Tokoh Kasundaan Jadi Alternatif Kepemimpinan Nasional

Dugaan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Kabupaten Bandung Perlu Ditelusuri, Publik Menanti Transparansi Pengawasan

Discussion about this post

Recommended

THR dan Gaji ke-13 Aparatur Negara dan Pensiunan Akan Segera Cair, Jokowi: Demi Pertahankan Tingkat Daya Beli Masyarakat

April 4, 2023

Pemkot Bandung Beri Kadeudeuh Untuk Atlet Peraih Medali di SEA Games 2021 Vietnam

Mei 23, 2022

Canggih! Kamera CCTV di Kota Bandung Dilengkapi “Analytics Face Recognition”

Juli 17, 2023

Disbudpar Kota Bandung Apresiasi Positif Langkah DPU Dan DPKP3 Inisiasi Kafe Walungan

Desember 24, 2019
No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Nasional
  • Redaksi
Translate »