Metrojabar.id
  • Home
  • Bandung Raya
  • Nasional
  • Redaksi
No Result
View All Result
Metrojabar.id
  • Home
  • Bandung Raya
  • Nasional
  • Redaksi
No Result
View All Result
Metrojabar.id
No Result
View All Result
  • DITERBITKAN
  • Media Terkini dan Aktual
  • Redaksi

PP Kesehatan Baru Disahkan, Pemerintah Legalkan Aborsi untuk Korban Pemerkosaan

Agustus 2, 2024
in Uncategorized

METROJABAR.ID- Pemerintah Indonesia kini mengizinkan tenaga kesehatan untuk melakukan aborsi khusus korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hal ini dinilai menjadi langkah besar yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak reproduksi perempuan.

BacaJuga

Radea Respati Dorong Sinergi Bagi Sosialisasi Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

DPRD Kota Bandung Dorong Sinergi Multihelix dalam Upaya Eliminasi TBC Tahun 2030

Dalam Pasal 116 dalam PP tersebut, disebutkan bahwa aborsi dilarang kecuali jika terdapat indikasi kedaruratan medis atau dalam kasus kehamilan akibat tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

“Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana,” dikutip dari Pasal 116.

Aborsi diperbolehkan apabila kehamilan tersebut mengancam nyawa atau kesehatan ibu, atau jika janin mengalami cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki dan tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.

Namun kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau akibat tindak pidana kekerasan seksual harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya.

Mengutip dari Pasal 118 huruf b, aborsi juga dapat dilakukan dengan keterangan penyidik mengenai dugaan perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Lalu dalam Pasal 119 menyebutkan bahwa pelaksanaan aborsi juga hanya dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang sumber daya kesehatannya sesuai dengan ketetapan Menteri Kesehatan.

Tak hanya itu, proses aborsi juga harus diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Dalam Pasal 121 ayat 3, tim pertimbangan tersebut harus diketuai oleh komite medik rumah sakit dengan anggota tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Kemudian korban tindak pidana kekerasan seksual yang hendak melakukan aborsi harus mendapat pendampingan konseling. Berdasarkan dari Pasal 124 ayat 1, jika selama pendampingan korban hendak berubah pikiran dan membatalkan aborsi, maka berhak mendapat pendampingan hingga persalinan.

Adapun bagi anak yang dilahirkan berhak diasuh oleh ibu atau keluarganya. Tapi jika tak mampu dapat diasuh oleh lembaga pengasuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red./Usep)

Tags: Legalkan Aborsi untuk Korban Pemerkosaanmelindungi hak-hak reproduksi perempuan.mengizinkan tenaga kesehatan untuk melakukan aborsi khusus korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan.Pemerintah RIPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024PP Kesehatan Baru Disahkan
ShareTweetPin

BeritaTerkait

Radea Respati Dorong Sinergi Bagi Sosialisasi Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Oktober 23, 2025
0

METRO JABAR.ID -- Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., menjadi narasumber...

DPRD Kota Bandung Dorong Sinergi Multihelix dalam Upaya Eliminasi TBC Tahun 2030

Oktober 23, 2025
0

METRO JABAR.ID -- Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam...

Radea Respati Dorong Akselerasi Inovasi Digital dan Peningkatan SDM Pelayanan Admindukcapil

Oktober 22, 2025
0

METRO JABAR.ID -- Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., menjadi narasumber...

Antisipasi DBD Merebak, Dewan Lakukan Penguatan Edukasi Bersama Dinas dan Kewilayahan

Oktober 22, 2025
0

METRO JABAR.ID -- Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menjadi narasumber pada kegiatan rapat koordinasi...

Galeri Patrakomala Jadi Inspirasi Komisi II DPRD Kalteng Kembangkan Produk Lokal

Oktober 22, 2025
0

METRO JABAR.ID -- Galeri Patrakomala Dekranasda Kota Bandung di Braga City Walk menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Provinsi...

Load More
Next Post

Mulai Agustus 2024, Urus SKCK Kini Harus Tunjukkan Bukti Aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan

Petugas Gabungan Razia Tempat Hiburan Malam di Kota Bandung, 7 Pengunjung Diduga Positif Narkoba dan Bawa Senjata

Discussion about this post

Recommended

Pin Up bonus: Hər idman həvəskarının qazancı

Oktober 5, 2025

Bentuk Solidaritas Untuk 2 Korban Meninggal di GBLA, Bobotoh dan Bonek Sepakat Tak Akan Hadiri Laga Persib vs Bhayangkara FC di Stadion Si Jalak Harupat

Juni 21, 2022
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial beserta istri telah melakukan rapid test dengan hasil negatif Covid-19

Alhamdulillah, Walikota Bandung dan Istri Negatif Covid-19

Maret 26, 2020

Mudik Lebaran 2024, PT KAI Daop 2 Bandung sudah Menjual 165.000 Tiket

Maret 28, 2024
Translate »
No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Nasional
  • Redaksi