METRO JABAR.ID — Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan target eliminasi Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030.
Hal tersebut ia sampaikan pada paparannya sebagai narasumber dalam kegiatan Pertemuan Lintas Sektor Program Penanggulangan TBC Kota Bandung, di Hotel UTC Dago, Rabu, 22 Oktober 2025.
Menurut Iman, TBC memiliki dampak multidimensional selain aspek medis. Penyakit ini juga berpengaruh pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek pembangunan.
Sehingga, dalam upaya penanggulangan TBC dibutuhkan peran koordinasi dan kolaborasi multisektoral kedinasan dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta unsur kewilayahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
“Penanganan TBC tidak bisa dilakukan secara instan. Kita harus memulainya dari langkah promotif dan edukatif kepada masyarakat. Karena ketika seseorang terjangkit TBC, ia berpotensi menularkan penyakit ini kepada keluarga dan bahkan ke masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.
Iman menuturkan, berdasarkan data evaluasi Dinas Kesehatan tahun 2023, tercatat 63 orang positif TBC dari sekitar 200 orang suspek di wilayah Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung.
Sedangkan, secara nasional, setiap lima tahun rata-rata dua orang meninggal akibat TBC. Kondisi ini menunjukkan bahwa TBC masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Bandung.
Iman menilai, upaya edukasi harus menjadi garda terdepan dalam penanganan TBC. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan kepada masyarakat yang telah terinfeksi, terutama terkait aspek sosial dan ekonomi.
“Ketika seseorang sakit TBC, pengobatannya harus dijalani selama enam bulan. Jika tidak tuntas, dapat menimbulkan resistensi obat dan harus mengulang dari awal. Ini tentu berdampak besar pada kondisi ekonomi dan sosial pasien. Karena itu, kolaborasi antara Dinsos, Dinkes, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Iman menekankan bahwa penanganan TBC tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Diperlukan sinergi multihelix, yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan atau akademisi, dunia usaha, komunitas, media, hingga masyarakat.
“Urusan kesehatan bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Kalau Kota Bandung ingin sehat, maka seluruh unsur harus bergerak. Tahun depan, semua pengurus RW, kader, dan masyarakat harus ikut melakukan screening sejak dini untuk meminimalisir penularan,” tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi yang kuat antarinstansi agar tidak terjadi ego sektoral dalam penanganan TBC.
“Ada keluhan dari Dinas Sosial yang belum memiliki ruang isolasi atau dokter pendamping, padahal itu bersinggungan dengan kewenangan Dinas Kesehatan. Ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih solid. Dan dalam hal ini panglimanya harus wali kota langsung, agar sinergi lintas sektor benar-benar berjalan efektif,” ujarnya.
Iman menambahkan, DPRD Kota Bandung akan terus mendorong penguatan kebijakan dan alokasi anggaran dalam upaya penanggulangan TBC, baik pada aspek promotif, preventif, maupun kuratif.
Selain itu, arah kebijakan dan rekomdasi DPRD Kota Bandung yaitu, penguatan koordinasi lintas OPD melalui forum PTBC Kota Bandung, integrasi program penanggulangan TBC dalam RKPD dan APBD Kota Bandung, mendorong public private partnership dalam sektor kesehatan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dan para kader.
Dengan demikian, diharapkan segera dibentuk penguatan data kesehatan Bandung sebagai basis kebijakan, digitalisasi pelacakan kasus dan pelaporan penhobatan, dan integrasi dengan smart city ecosystem untuk monitoring dan evaluasi.
“Semoga tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) di Kota Bandung. Namun yang terpenting, kita harus memiliki semangat bersama bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Dengan edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan, saya yakin kita bisa mencapai target eliminasi TBC tahun 2030,” katanya.( Fitri )
Discussion about this post