KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bakal melarang penunggak pajak kendaraan bermotor mengisi bensin di semua SPBU di Jabar mulai tahun 2024.
“Jika belum (bayar pajak kendaraan), harus bersiap dengan konsekuensinya, yakni tidak bisa mengisi bensin di SPBU,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik.
Bapenda Jabar mencatat, dari sekitar 24 juta kendaraan yang ada di Jabar, hanya sebanyak 16,6 juta yang aktif. Dari total tersebut, ada 10,6 juta kendaraan yang dibayar pajaknya dengan taat, sedangkan sisanya ditunggak.
Salah satu upaya yang dilakukan Bapenda agar warga mau membayar pajak kendaraannya adalah dengan membuka program pemutihan bea balik nama kendaraan (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB), seperti pada 3 Juli hingga 31 Agustus 2023.
Rencana tersebut pun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian setuju dengan wacana tersebut, tetapi sebagian lainnya menilai aturan itu tidak masuk akal.
Salah satu warga Bandung, Rini Supriatin (40), mengaku setuju dengan rencana pemberlakuan aturan tersebut.
“Saya setuju, jangan dilayani kendaraan penunggak pajak. Untung saya tidak pernah telat bayar pajak,” ujar Rini.
Rini mengatakan, dia selalu tepat waktu membayar pajak dua mobil dan tiga sepeda motornya.
“Saya tergolong orang bijak yang taat pajak. Jadi iya setuju penunggak pajak tidak dilayani, akhirnya pasti bayar (pajak). Kalau bayar pajak negara tidak menumpuk utang,” ucap Rini.
Warga kota Bandung lainnya, Tony Wijaya (45), menyatakan tidak setuju dengan aturan tersebut. Menurut dia, Pemprov Jabar tidak semestinya melarang warga membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU.
“Sebab, tidak semua pemilik kendaraan mampu bayar pajak. Kalau dilarang beli BBM di SPBU, bagaimana bisa usaha jika kendaraannya tak bisa beli BBM,” papar Tony.
“Pemerintah harus pro-rakyat bukan menekan rakyat. Warga menunggak pajak karena tak mampu,” sambungnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Profesor Cecep Darmawan, menilai aturan tersebut aneh dan lucu.
Dia menjelaskan, warga negara memang wajib membayar pajak kendaraannya, tapi di sisi lain, warga pun berhak membeli BBM di SPBU.
Menurut Cecep, Bapenda tentu memiliki data penunggak pajak kendaraan. Lebih baik, dia menambahkan, pemerintah memberi edukasi melalui email atau surat kepada penunggak pajak.
“Ya bisa juga diperingatkan ‘jika belum membayar, Anda tak boleh menggunakan kendaraan itu di jalan raya karena akan dilakukan razia maupun tilang oleh aparat kepolisian’, misalnya,” usul Cecep.
Daripada melarang warga penunggak pajak membeli bensin di SPBU, Cecep melanjutkan, pemerintah sebaiknya meningkatkan efektivitas tilang elektronik.
“Optimalkan saja ETLE agar mereka bisa sadar. Sebab jika mereka membandel, akan terus-menerus terkena denda lewat tilang elektronik dan aturannya juga sudah jelas di UU lalu lintas,” ungkapnya.
“Wacana pelarangan membeli BBM di SPBU itu tak relevan, sebab bisa saja nanti mereka (penunggak pajak) membeli BBM menggunakan kendaraan lain,” pungkasnya. (Red./Annisa)
Discussion about this post