METRO JABAR.ID — Program Siskamling Siaga Bencana menjadi pintu masuk percepatan penyelesaian berbagai persoalan warga di tingkat kelurahan. Tidak hanya memperkuat keamanan dan kesiapsiagaan bencana, tetapi juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menuntaskan masalah yang ditemukan di lapangan.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan usai melaksanakan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong, Senin 15 Desember 2025.
Farhan menjelaskan, penguatan kembali siskamling mulai digencarkan pasca terjadinya kerusuhan pada 29–30 Agustus lalu.
Saat itu, Pemkot Bandung mengaktifkan siskamling di 30 kecamatan dalam waktu kurang dari 10 hari sebagai upaya memperkuat ketahanan dan stabilitas wilayah. Namun dalam perjalanannya, siskamling justru memberikan manfaat yang lebih luas.
“Saya jadi bisa membaca langsung permasalahan di setiap wilayah,” ujar Farhan.
Bersama para camat, lurah, serta jajaran tata pemerintahan, Pemkot Bandung kemudian merancang Siskamling Siaga Bencana sebagai program kolaboratif. Tujuan utamanya adalah agar kepala daerah dan OPD mengetahui persoalan dasar yang dihadapi warga di tiap kelurahan.
Untuk itu, Farhan melakukan kunjungan langsung ke 151 kelurahan guna menyerap keluhan dan kebutuhan masyarakat secara nyata.
Seluruh persoalan yang dihimpun dari hasil kunjungan kemudian dikumpulkan dan dibahas dalam rapat koordinasi. Setiap OPD langsung diberi tugas dan instruksi untuk menyelesaikan masalah sesuai kewenangannya.
Farhan menyebut, penyelesaian harus dilakukan maksimal dalam waktu 24 jam.
“Besok paginya langsung kita cek tindak lanjutnya, sudah benar atau belum. Kalau masih ada kendala, langsung kita koreksi,” ungkapnya.
Hingga pertengahan Desember, Farhan mengungkapkan sudah mengunjungi 52 kelurahan dari total 151 kelurahan yang menjadi target.
Kunjungan dilakukan secara berkelanjutan dan akan diulang kembali dari kelurahan awal untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Dari hasil pemetaan tersebut, permasalahan yang paling banyak ditemukan adalah infrastruktur dasar di kawasan permukiman.
“Rata-rata keluhannya soal air bersih, saluran air kotor, dan banjir genangan. Selain itu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan, serta perbaikan jalan,” ungkap Farhan.
Di luar itu, terdapat pula persoalan spesifik di beberapa wilayah, seperti minimnya sarana olahraga, keberadaan anak yatim, serta kasus gizi kurang.
Terkait stunting, Farhan menyebut jumlah kasus di Kota Bandung tidak terlalu banyak, namun risiko stunting masih perlu diwaspadai. Faktor lingkungan seperti kualitas air minum, sanitasi, serta kondisi kesehatan ibu menjadi perhatian utama.
“Kalau ibunya diare atau anemia, risikonya besar bayinya menjadi stunting. Ini yang sedang kita tekan,” katanya.
Melalui siskamling, Pemkot Bandung juga menemukan fakta menarik terkait tingginya jumlah pendatang.
Farhan menyebut tidak ada satu RW pun di Kota Bandung yang tidak memiliki rumah kos.
Bahkan di beberapa wilayah, persentase pendatang bisa mencapai 20 hingga 25 persen dari total warga. Kondisi ini dinilai sebagai peluang, baik secara ekonomi maupun dalam pendataan kependudukan.
“Kita dorong mereka yang sudah tinggal di Bandung untuk ber-KTP Bandung. Supaya tercatat, mendapatkan haknya, dan memberi manfaat bagi kota,” ujar Farhan.
Dalam pelaksanaannya, Farhan mengungkapkan keterlibatan anggota DPRD menjadi bagian penting dari Program Siskamling Siaga Bencana. Keterlibatan tersebut disesuaikan dengan daerah pemilihan masing-masing, mengingat banyak persoalan bersumber dari aspirasi warga yang dihimpun para wakil rakyat. ( Wildan )
Discussion about this post