METRO JABAR.ID — Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung Asep Robin, S.H., M.H., menjadi narasumber pada BImtek Perkoperasian bagi Pengurus Kelurahan Koperasi Merah Putih (KKMP), di Hotel Savoy Homann, Rabu, 15 Oktober 2025.
Asep Robin menyemangati para pengurus KKMP untuk menggerakkan ekonomi di masing-masing wilayah kerja. Apalagi secara regulasi Koperasi Merah Putih sudah dikuatkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. “Tentunya ini ada harapan dari Bapak Presiden Prabowo di pundak Bapak, Ibu semuanya, untuk bisa menjalankan roda ekonomi yang berbasis kerakyatan. Kita ketahui bersama bahwa instruksi ini adalah suatu kepercayaan terhadap Bapak dan Ibu pengurus KKMP beserta anggotanya,” ujarnya.
Di tingkat daerah, instruksi itu juga telah dikokohkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sebagai salah satu program unggulan di dalam periode kepemimpinan kepala daerah M. Farhan-H. Erwin, selain Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat.
“Karena Koperasi Merah Putih sudah skala prioritas, sudah dimasukkan terhadap RPJMD, antisipasi kita tidak hanya mengandalkan anggaran pusat saja, anggaran daerah juga insyaallah akan diberikan slot supaya kita bisa berjalan. Ini antisipasi dan inisiasi dari DPRD Kota Bandung sehingga bisa mendorong Koperasi Merah Putih ini tidak ‘tukcing, dibentuk cicing’. DPRD akan terus mendorong dan bisa menciptakan bangkitnya Koperasi Merah Putih ini sebagaimana dicita-citakan oleh kita bersama, yang berharap meningkatkan potensi usaha kerakyatan lainnya,” tutur Asep Robin, yang turut terlibat dalam panitia khusus hingga Raperda RPJMD 2025-2029 disahkan.
Permodalan
Asep Robin mengatakan, ia juga mendapatkan banyak aspirasi terkait kebingungan pengurus KMP untuk menghimpun modal awal koperasi. Dari tinjauan ke sejumlah koperasi, khususnya di daerah Bandung timur, ia menemukan banyak Koperasi Merah Putih yang sudah berjalan baik.
Koperasi-koperasi tersebut meraih berbagai sumber permodalan alternatif di luar perbankan, meskipun secara aturan KMP mendapat peluang mendapat sumber modal perbankan BUMN dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Di antara KMP yang ada ini, ada yang sudah bisa dilaksanakan. Ada yang sudah menjadi unggulan. Langkah apa yang dilakukan adalah komunikasi dengan yang sudah unggulan. Dibuatkan studi-tiru. Cari tahu bagaimana mendapatkan pemodalan. Koordinasi dan komunikasi dibangun dan akhirnya diberikan peluang. Yang penting bisa memberikan jalur, jalur usaha modal awal. Jadi permodalan awal ini tidak selamanya dengan bank,” katanya.
Keanggotaan
Menyoal rekrutmen anggota, Asep Robin menakar publikasi KMP yang tidak terlalu masif di tengah masyarakat. Ia melihat koperasi yang berbasis kerakyatan akan semakin menyebar manfaat bila diperkuat dengan dukungan rakyat pula.
Keanggotaan Koperasi Merah Putih bisa merangkul ibu-ibu majelis taklim, PKK, hingga kelompok senam. Selain itu, ia mengimbau pengurus KMP untuk membuat aplikasi yang sudah digunakan KMP lain.
Aplikasi dengan akses terbuka bagi pengurus dan anggota ini cukup penting. Semua bisa melihat bersama kondisi dan perkembangan koperasi, keuangan, hingga informasi-informasi yang bisa menambah semangat para anggota.
“Sehingga bisa memudahkan akses masyarakat terhadap akuntabilitas yang bisa meningkatkan kepercayaan anggota. Termasuk akses bagaimana masyarakat bisa mengetahui nyimpen duitnya di mana, nyimpen kekuatannya kooperasi ini bagaimana, akan dibuka dan melalui aplikasi akan semua tahu. Supaya kekuatan ini bisa menjadikan motivasi bagi calon-calon anggota kooperasi ini. Punya anggaran berapa, mengelolanya berapa, bisa diketahui oleh calon-calon anggota lainnya,” ujarnya.
Peluang
Asep Robin menambahkan, sejumlah peluang juga bisa menciptakan pergerakan ekonomi di tengah masyarakat yang berbasis kerakyatan. Ini adalah konsep yang cukup baik dan perlu dijalankan.
Salah satu peluang yang juga sejalan dengan program pemerintah pusat yakni kerja sama KMP dengan dapur MBG yang ada di sekitar koperasi. Saat ini di wilayah di Kota Bandung ada kurang lebih sekitar 120 dapur MBG yang bisa dikerjasamakan. Pasokan bahan pangan MBG bisa dipenuhi oleh KMP.
“Dan ini diwajibkan oleh pemerintah kalau bisa komunikasi dengan Lurah untuk bisa berkomunikasi dengan mitra atau dengan SPPG tersebut, dengan kepala SPPG. Dipanggil saja ajak komunikasi. Mereka mau, yakin mau. Ini program yang sama karena anggarannya juga sama, dari pusatnya dari sama, mau MBG, mau Koperasi Merah Putih, termasuk sekolah rakyat,” ujarnya.( Ahmad )
Discussion about this post