KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Menjelang Pilkada Serentak 2024 November mendatang, media sosial diprediksi dipenuhi oleh maraknya disinformasi atau hoaks. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap para pemilki hak suara.
Sebagai salah satu upaya memerangi hoaks, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkolaborasi dengan Tirto.id melalui programnya menggelar TikTok Goes to Kampus, Melawan Disinformasi di Pilkada 2024.
Kegiatan diselenggarakan di Auditorium Rosada Balai Kota Bandung, Kamis (26/9/2024), dengan peserta para mahasiswa dan admin media sosial kecamatan di Kota Bandung.
Program terdiri dari dua rangkaian kegiatan yaitu diskusi panel dan workshop identifikasi hoaks. Acara ini dihadiri oleh tiga narasumber yaitu Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, Public Policy & Government Relations TikTok, Faris Mufid, dan Ketua Jabar Saber Hoaks, Alfianto Yustinova.
Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asep Saeful Gufron sangat mengapresiasi kegiatan kolaborasi ini.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan kolaborasi ini. Karena di era digital saat ini sangat penting untuk meningkatkan kepedulian literasi digital masyarakat. Di Kota Bandung sebanyak 23 persen pemegang hak suara pada Pilkada Serentak Bandung merupakan pemilih pemula,” tutur Asep.
Untuk itu, Pemkot Bandung mengajak seluruh pihak untuk bersama sama melawan Disinformasi demi mewujudkan pilkada yang damai, jujur, dan adil.
“Pemanfaatan platform media sosial seperti TikTok diharapkan digunakan untuk menyebarkan kebenaran dan menjaga keutuhan demokrasi,” harap Asep.
Sementara itu, Public Policy & Government Relations TikTok, Faris Mufid mengemukakan komitmen TikTok menjaga konten disinformasi tidak menyebar dan terkonsumsi publik.
Ia menjelaskan, TikTok memiliki langkah mitigasi khsususnya pada momen Pilkada ini memiliki panduan komunitas yang dibuat untuk mengamankan ekosistem digital.
Di bagi para pengguna (creator), Tiktok memiliki 2 layer moderasi yaitu Machine moderation.
“Ketika konten naik maka akan memfilter 99 persen konten secara visual atau audio sesuai dengan panduan komunitas. Lalu Human moderation untuk menindaklanjuti konten yang tidak terfilter oleh mesin,” terang Faris.
“Kami juga sudah MoU dengan Bawaslu dan KPU sehingga memiliki fastrack ketika ada laporan konten disinformasi di TikTok,” imbuhnya.
Sedangkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bambang Sukardi mengaku sangat mendukung dan memaksimalkan kegiatan kolaborasi ini.
“Dengan adanya kegiatan kolaborasi ini dihadiri oleh para admin media sosial kewilayahan dan mahasiswa, dapat menjadi duta-duta hoaks yang dapat menghalau berita bohong yang menyesatkan masyarakat.Tak hanya berhenti di masa pemilu saja tetapi seterusnya,” ungkap Bambang.
“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, Kota Bandung semakin kondusif menghadapi Pilkada 2024,” sambungnya. (Red./Annisa)
Discussion about this post