KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 telah dibuka. Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna memberikan catatan pada Dinas Pendidikan (Disdik) terkait pemberian pendidikan pada warga kurang mampu.
Aries mendorong, agar Disdik memastikan peserta didik yang mengikuti jalur afirmasi atau RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) betul-betul berasal dari kalangan kurang mampu atau miskin ekstrem. Menurutnya, perlu ada pengawasan dan pendataan lebih intens pada calon peserta didik miskin.
“Kami mendorong jalur Afirmasi atau RMP itu benar digunakan oleh warga yang kurang mampu atau miskin ekstrem. Karena melalui jalur tersebut pembiayaan dijamin oleh pemerintah,” kata Aries.
Aries menyampaikan, sejauh ini peserta yang melalui jalur RMP sudah melalui pendataan ketat. Para peserta harus terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dengan kuota untuk jalur afirmasi, yakni 30 persen di setiap sekolah.
“Untuk tahun kemarin ada kelonggaran walau belum terdaftar di DTKS tapi ada di Muskel (Musyawarah Kelurahan), maka bisa melalui jalur afirmasi. Tapi untuk sekarang cukup strict (ketat), untuk jalur ini,” ujarnya.
Namun di lain sisi, jalur RMP juga harus terus diawasi. Sebab jika lengah, jalur yang diharapkan dapat memberi manfaat ini malah jadi bak pisau bermata dua.
Artinya, berpotensi ada oknum yang bisa memanfaatkan kemudahan pendaftaram dari jalur RMP tersebut. Jalur RMP dikhawatirkan bakal digunakan oleh orang yang mampu, demi ambisi memasukkan anaknya ke sekolah negeri.
“Di masyarakat kita itu kebanyakan negeri-minded, padahal jalur RMP bukan pasti masuk ke sekolah negeri. Tetapi pemerintah menjamin pembiayaan pendidikan bagi peserta yang berasal dari warga tidak mampu, baik sekolah di negeri atau swasta” tuturnya.
Oleh karena itu, ia berharap penyelenggaraan PPDB dapat memaksimalkan jalur afirmasi bagi warga yang memang membutuhkan. Sehingga hak memperoleh pendidikan dapat dipenuhi dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Dalam hal ini, maka perlu adanya koordinasi dari Disdik dengan Dinsos dan kewilayahan. Agar jalur afirmasi ini dapat digunakan bagi yang berhak dan memang rawan melanjutkan pendidikan,” katanya.
Selain itu kata Aries, masyarakat harus punya mindset yang baru. Tak melulu mengutamakan sekolah negeri. Maka, masyarakat pun bisa bersekolah dengan merata.
“Di masyarakat masih ada image sekolah negeri minded. Masyarakat masih mikir masuk sekolah negeri lebih prestige atau lebih menjamin. Nggak mungkin semua siswa ke negeri, jadi sebetulnya idealnya sekolah negeri itu untuk kalangan menengah kebawah karena ada subsidi, menengah keatas bisa bersekolah di swasta,” ujar Aries. (Red./Annisa)
Discussion about this post