Atasi Kelangkaan Beras, Berikut Langkah DPRD Kota Bandung

KOTA BANDUNG, METRPJABAR.ID- Kelangkaan dan kenaikan harga beras sempat terjadi di beberapa daerah, termasuk Kota Bandung. Kenaikan harga beras tersebut hingga dikeluhkan baik pedagang maupun pembeli.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana pun ikut mengawasi terkait stok dan stabilisasi harga beras. Dari informasi yang ia terima, telatnya masa panen raya, kenaikan harga gabah, dan adanya penghentian supply beras dari produsen kepada ritel menjadi penyebabnya.

“Maka ke depan, diharapkan pemerintah dapat mengurai alur pemenuhan kebutuhan beras dari mulai hulu ke hilir. Di antaranya mengelola harga bahan baku gabah untuk padi, disertai dengan pembentukan satgas pemenuhan kebutuhan beras. Fungsinya mengatur kebutuhan beras yang sangat krusial bagi kehidupan kita,” kata Andri, Senin (26/2/2024).

Selain itu, ia menekankan perlunya koordinasi dan komunikasi. Kebijakan dari pusat harus dapat ditularkan di daerah guna mengambil kebijakan-kebijakan strategis terhadap pengendalian, pendistribusian, dan penjualan beras ditingkat daerah.

Dalam menangani masalah penjualan beras, Pemkot Bandung memang telah melakukan serangkaian upaya. Seperti memasifkan operasi pasar murah di beberapa titik Kecamatan. Namun menurut Andri, ada hal yang perlu dievaluasi mengingat setiap operasi pasar murah terjadi antrian yang membludak.

“Sistem penyalurannya harus jelas saya pikir. Ngapain harus di kelurahan kecamatan, kenapa polanya tidak kita yang mendatangi masyarakat, mengantar atau istilahnya COD kalau jaman sekarang,” ujar anggota Fraksi PKS tersebut.

“Bisa sehari sebelumnya petugas kelurahan melalui RT/RW sudah mendata dan menanyakan masyarakat yang mana yang akan membeli. Hal ini agar tepat sasaran, jangan sampai orang kaya ikut antri dan memborong (pangan di pasar murah),” lanjutnya.

Andri melihat transaksi dengan cara pendataan atau mirip COD tersebut bisa jadi bentuk pelayanan yang maksimal dan tepat sasaran yang membutuhkan. Menurutnya, tidak ada salahnya berjualan dengan mendatangi ke rumah masyarakat sebagai bentuk pemerataan.

“Sehingga pasar murah tidak hanya masyarakat di sekitar kecamatan atau kelurahan saja. Oleh karena itu evaluasi perlu dilakukan terhadap penyelenggaraan pasar murah di Kota Bandung, agar semuanya tepat sasaran dan aman terkendali,” ucap Andri. (Red./Annisa)