KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., bersama kepala dinas serta jajaran struktural dari Dinas Cipta Karya Bina Marga dan Tata Ruang (Cipta Bintar) Kota Bandung, melakukan monitoring penertiban bangunan minimarket, di Jalan Cihampelas No. 149, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa (18/4/2023) Kemarin.
Edwin Senjaya pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung, khususnya dinas terkait, dalam melaksanakan penertiban bangunan usaha sebagai komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Bandung untuk menegakkan Perda.
“Sebagaimana fungsi pengawasan yang dimiliki oleh dewan, hari ini kami mendampingi tim dari Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan penegakan aturan, dalam hal ini penyegelan terhadap unit usaha minimarket di Jalan Cihampelas Nomor 149 ini,” ujarnya.
Menurut Edwin, penertiban dengan bentuk penyegelan unit usaha minimarket tersebut telah memenuhi mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aktivitas usaha dari minimarket ini telah secara jelas dan nyata melanggar ketentuan aturan dalam pendirian usaha, karena belum mengantongi persyaratan dasar yaitu izin mendirikan bangunan (IMB)/persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF).
“Penyegelan ini kami lakukan, karena konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu tidak dimilikinya PBG dan SLF. Padahal kedua hal ini menjadi syarat administrasi dasar dari ketentuan berusaha dan berinvestasi. Bahkan, meski sudah diperingatkan berulang kali oleh instansi terkait, namun peringatan tersebut terus diabaikan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, selain terkait IMB/PBG dan SLF, pendirian unit dan pelaksanaan usaha minimarket ini pun telah melanggar Perda Cagar Budaya, dengan melakukan perusakan terhadap bangunan cagar budaya yang berada di lokasi yang sama.
Menurut Edwin, pemilik atau pengelola unit usaha pun telah mengakui pelanggaran yang dilakukannya, serta mengetahui sanksi yang akan diterima dari pelanggaran tersebut.
Bahkan, sebelum dilakukannya penertiban bangunan pada hari ini, Pemerintah Kota Bandung, khususnya dinas terkait, telah memberikan kesempatan, serta tenggat waktu bagi pelaku usaha, untuk mempersiapkan diri, dan melakukan penutupan dengan kesadarannya sendiri.
“Jadi kami hadir di sini untuk men-support Pemerintah Kota Bandung dalam upaya penegakan Perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami sudah memberikan mereka waktu untuk beres-beres dulu dan menutup tempat ini, sebelum kami melakukan penyegelan,” ucapnya.
DPRD berharap agar upaya penertiban unit usaha yang melanggar peraturan bisa menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya, agar lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan usaha maupun berinvestasi.
“Perlu kami tegaskan, bahwa kami sama sekali tidak melarang adanya investasi di kota ini, bahkan kami mendukung pihak manapun yang ingin bersama-sama membangun dan menyejahterakan Kota Bandung. Akan tetapi di atas segala-galanya tetap ada peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dipatuhi, serta berlaku untuk semuanya, siapapun, dan tidak ada pengecualian,” katanya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Ciptabintar Kota Bandung, Irwan Hernawan. Ia menjelaskan, sebelum dilakukannya upaya penertiban unit bangunan minimarket ini, pihaknya telah melayangkan dua kali surat teguran atas pelanggaran yang dilakukan.
Termasuk surat pemberitahuan sebelum dilakukannya pemasangan stiker bahwa bangunan usaha tersebut belum memiliki PBG dan SLF yang menjadi syarat dasar admistrasi dalam penyelenggaraan usaha.
“Dengan telah dilakukannya mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka hari ini adalah bentuk tindak lanjut yang lebih konkret dari adanya penegakan Perda,” ujarnya, di lokasi yang sama.
Selain itu, ia menuturkan, bahwa berdasarkan pengawasan evaluasi yang telah dilakukan oleh DPMPTSP dan Disdagin Kota Bandung, bahwa unit usaha di Jalan Cihampelas Nomor 149 tersebut, terbukti belum melengkapi persyaratan dasar, yaitu memiliki PBG dan SLF.
“PBG dan SLF ini adalah sesuatu yang fundamental. Karena tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan usaha tanpa adanya ruang, maka bangunan minimarket ini adalah ruang usaha yang seharusnya telah melengkapi perizinan sebelum difungsikan. Semua ini kami lakukan, semata-mata demi kepentingan, kenyamanan, dan keamanan bagi pelaku usaha dan juga masyarakat,” katanya. (Red./Annisa)
Discussion about this post