Walikota Bandung Keluarkan Dua Perwal Terkait Covid-19
BANDUNG, METROJABAR.ID- Wali Kota Bandung, Oded M.Danial mengeluarkan Dua Peraturan Wali Kota (Perwal), Pertama yaitu Perwal Nomor 4 Tahun 2021 “tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proposional dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Sedangkan, perwal lainnya yaitu Perwal No 5 Tahun 2021″ tentang pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19″.
Perwal No 4 Tahun 2021 merupakan tindak lanjut atas perpanjangan PSBB Proporsional oleh Pemprov Jabar. Sedangkan Perwal No 5 Tahun 2021 terkait dengan pembentukan posko penanganan Covid-19.
Hal itu juga menyusul adanya Instruksi Mendagri (Imendagri) 3/2021 tentang PPKM Mikro,dan Pemkot Bandung memastikan searah, segerak dan sejalan dengan Pemerintah Pusat.
Sebelum menjadi Perwal, Oded mengungkapkan membahas rancangannya dengan Bagian Hukum Setda Kota Bandung secara maraton.
Pembahasan Perwal juga melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandung.
Ditemui di sela-sela padatnya agenda kegiatan di Pendopo, Selasa 9 Februari 2021 malam, Oded mengaku, Perwal perlu dibahas secara hati-hati dan tak bisa begitu saja menyetujuinya.
Pasalnya, hal itu terkait dengan kebijakan kesehatan dan ekonomi. Dua hal itu selalu menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
“Kita selalu berupaya agar memberikan yang terbaik untuk warga Kota Bandung. Di bidang kesehatan harus tertangani. Di bidang ekonomi juga harus terus bergulir,” ujar Oded.
Tak hanya dengan Forkopimda dan jajarannya, Oded juga mengaku menyerap aspirasi dari sejumlah elemen masyarakat dalam membuat Perwal.
Asiprasi ini perlu memperoleh perhatian karena Pemkot Bandung sangat memperhatikan kebutuhan warganya.
“Kita berusaha adil. Karena Covid-19 memang telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan di Kota Bandung. Jadi memang tak mudah untuk bisa menyenangkan seluruh pihak,” paparnya.
“Kehati-hatian ini juga agar Pemkot Bandung tetap dapat memberikan pelayanan publik dengan prima. Karena pada prinsipnya pemerintah adalah melayani warganya,” kata Oded. (Red./Azay)
