KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) akan menggelar pemeringkatan badan publik hasil monitoring evaluasi tahun 2020 pada 3 Desember 2020, di Gedung Sate, Kota Bandung.
Rencananya Gubernur Jawa Barat akan memberikan langsung Anugerah Keterbukaan Informasi Jawa Barat ini, dengan sistem offline dan online sesuai protokol kesehatan yang harus menjadi panduan. Akan turut hadir pula Ketua DPRD Jabar, Ketua KI Pusat juga peserta Monev KIP Jabar tahun 2020 pada penganugerahan tersebut.
Ketua KIP Jabar Ijang Faisal menjelaskan, sebelum pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi, Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi (Monev) KI Jabar beserta Komisioner KI Jabar telah melakukan visitasi ke beberapa badan publik peserta monev, yang memenuhi kualifikasi untuk divisitasi.
“Acara visitasi berlangsung mulai akhir November 2020 hingga minggu kedua bulan Desember 2020. Visitasi sendiri merupakan bagian dari kegiatan Monev dalam rangka penilaian kepatuhan Badan Publik terhadap amanat UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk pemeringkatan Badan Publik di Jawa Barat tahun 2020,” papar Ijang, ke suaraindonesia.co.id, Sabtu (21/11/20).
Berdasarkan hasil visitasi Tim Penilai Independent dan para Komisioner KI Jabar, lanjut Ijang, sebagian besar badan publik belum maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan informasi publik. Anggaran yang terpangkas hingga adanya kebijakan WFH selama masa pandemi Covid-19 menjadi keluhan utama hampir semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang divisitasi.
“Di samping masalah anggaran yang terpangkas untuk penanganan Covid-19, ditemukan fakta jika masih ada warga masyarakat yang tidak paham soal SOP permintaan informasi publik,” ungkap Ijang.
Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa PPID telah menunjukan keseriusan dan kualitas dalam pengelolaan maupun layanan informasi publik, kendati masih dibayang-bayangi oleh pandemi Covid-19.
“Hal tersebut terlihat dari adanya inovasi juga strategi yang telah dilakukan PPID tersebut seperti smart city berbasis android,” ujar Ketua KI Jawa Barat. (Red./Azay)
Discussion about this post