Presiden RI Resmikan Peraturan Pengalihan KPK Menjadi Pegawai ASN

METROJABAR.ID- Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

PP yang di tandatangani Presiden Jokowi pada 24 Juli lalu ini merupakan salah satu amanat dari revisi UU KPK yang di sahkan beberapa waktu lalu.

Dilansir dari laman Sekretariat Negara, Senin (10/8/2020), beleid baru itu berlaku bagi semua pegawai KPK, baik itu yang berstatus pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.

Setidaknya ada enam syarat yang harus dipenuhi agar mereka dapat diangkat menjadi ASN, yaitu :

1. Berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK
2. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah
3. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan
4. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
6. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ASN yang ditetapkan dalam Peraturan KPK

Dalam prosesnya kelak, pengalihan status pegawai ini akan melalui berbagai tahapan.

Mulai dari penyesuaian jabatan yang ada, identifikasi jenis dan jumlah pegawai, pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi, pelaksanaan, hingga penetapan kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelakasanaan pengalihan pegawai APK menjadi ASN dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK.

Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, penyesuaian yang dilakukan meliputi:

– Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan sebagai PPK

– Deputi merupakan JPT Madya

– Kepala Biro dan Direktur merupakan JPT Pratama

– Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator

– Kepala Subbagian/Subbidang merupakan Jabatan Pengawas

Selain jabatan pimpinan tinggi, pegawai KPK lainnya akan ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN. (Red./Metrojabar)