METRO JABAR.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mempersiapkan transformasi Posyandu menjadi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dengan layanan yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Tingkat Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin 8 Desember 2025.
Farhan menyampaikan perubahan regulasi mengubah peran Posyandu secara fundamental. Posyandu tidak lagi hanya melayani bidang kesehatan, tetapi kini menjadi pusat layanan masyarakat di enam bidang yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban dan ketenteraman umum, serta pelayanan sosial.
“Posyandu bukan lagi sebatas timbang bayi. Ada perubahan mendasar yang harus disiapkan. Posyandu akan menjadi lembaga layanan masyarakat 6 SPM, dan seluruh kewilayahan harus siap menjalankan transformasi ini mulai Januari 2026,” kata Farhan.
Pada bidang pendidikan, Pemkot Bandung menjadikan PAUD berbasis masyarakat sebagai prioritas layanan.
Farhan menilai PAUD penting sebagai fondasi karakter, terutama di tengah meningkatnya kerentanan emosi pelajar.
Farhan juga menyoroti tingginya angka TBC dan masih adanya kasus stunting. Ia meminta seluruh layanan Posyandu memastikan akses kesehatan dasar bagi semua warga, tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi.
“Semua warga, apa pun latar belakang ekonominya, harus menerima layanan kesehatan dasar yang sama,” ujarnya.
Dalam bidang pekerjaan umum, Farhan berfokus pada Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Ia mengungkap, masih banyak RW yang melakukan pembuangan limbah langsung ke sungai, serta rendahnya cakupan layanan air minum PDAM.
Menurutnya, kepadatan hunian di Bandung masih tinggi, dengan banyak rumah dihuni lebih dari empat orang. Minimnya sertifikat kepemilikan menjadi hambatan penyaluran bantuan rumah layak huni.
Pada bidang ketertiban umum, Farhan menunjukkan, wilayah dengan banyak kos-kosan memiliki tingkat kejahatan jalanan lebih tinggi. Jejaring deteksi dini gangguan kamtibmas sangat penting.
Posyandu juga akan memperkuat layanan kepada kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Farhan turut mendorong kepesertaan aktif BPJS untuk mendukung UHC bagi warga pra-sejahtera.
Farhan pun mengingatkan, lurah dan camat memiliki kewajiban langsung dalam pembentukan kepengurusan Posyandu 6 SPM, penganggaran, pembinaan, serta pelaporan berkala.
Menurutnya, perencanaan anggaran yang matang harus menjadi prioritas agar tidak menghambat layanan Posyandu di tingkat kelurahan.
“Transformasi membutuhkan konsistensi. Kita harus bekerja keras bersama kader Posyandu untuk mewujudkan layanan 6 SPM secara nyata,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan menyampaikan, komitmen seluruh unsur pembina Posyandu dalam mendorong transformasi layanan.
Ia menjelaskan, Rakor ini merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam melaksanakan amanah transformasi Posyandu sebagai LKK dengan layanan enam bidang SPM.
“Rapat Koordinasi ini bertujuan meningkatkan konsolidasi kebijakan dan pembinaan Posyandu. Transformasi ini merupakan strategi penting menuju Posyandu LKK dengan pelayanan enam bidang SPM,” jelasnya.
Aryatri juga melaporkan hasil Rakornas Posyandu 2025 yang menekankan tiga agenda besar yaitu percepatan transformasi Posyandu, penguatan komitmen daerah dalam penganggaran, dan peluncuran seragam resmi Posyandu Istimewa.
Ia menuturkan, Posyandu kini memiliki tiga transformasi utama: transformasi kelembagaan, pelayanan, dan pembinaan.
Dalam transformasi pelayanan, enam bidang SPM dimasukkan ke Posyandu karena terbukti skema pelayanan Posyandu yang puluhan tahun efektif di bidang kesehatan dapat memperluas jangkauan layanan bidang lain secara lebih optimal.
“Selama ini program kesehatan sangat optimal karena berjalan lewat Posyandu. Dengan model yang sama, bidang lain diharapkan bisa lebih cepat menjangkau masyarakat,” ungkapnya.
Ia memastikan seluruh perangkat siap menyongsong implementasi layanan 6 SPM di Kota Bandung pada 2026.
“Ini akan menjadi sejarah bagi kita semua. Pertama kalinya Posyandu memberikan pelayanan enam bidang SPM di Kota Bandung. Semoga dalam 10 hingga 30 tahun ke depan hasilnya sama optimalnya seperti Posyandu bidang kesehatan yang selama ini berjalan,” ujarnya. ( Fitri )
Discussion about this post