METRO JABAR ID — Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Selasa, 29 Juli 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh badan publik dan PPID se-Jawa Barat.
Acara dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarak, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.
Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, informasi publik adalah kunci penting dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat.
“Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat masih belum optimal. Informasi yang dikelola dengan baik bisa menjadi alat pengambil keputusan yang berdampak nyata,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif, namun harus berorientasi pada dampak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, katanya, menargetkan agar pada tahun 2029, Jawa Barat menjadi provinsi istimewa yang ditopang oleh tata kelola informasi publik yang kuat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarak menyatakan, keterbukaan informasi adalah bagian dari tata kelola yang baik dan harus dibangun sebagai budaya di lingkungan birokrasi.
“Keterbukaan informasi adalah kewajiban, kepatuhan, dan pada akhirnya menjadi budaya. Kami berharap keterbukaan ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Husni.
Ia menambahkan, tema Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun ini adalah “Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat.”
Sementara itu, Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti mengapresiasi langkah Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang terus mendorong penguatan sistem keterbukaan informasi publik melalui platform E-Monev.
“Kami dari Kota Bandung sangat mengapresiasi peluncuran E-Monev 2025 ini. Ini merupakan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujar Susi.
Ia juga menyatakan, Diskominfo Kota Bandung bersama Tim PPID Utama siap mendukung penuh seluruh tahapan proses E-Monev, termasuk pengisian SAQ, presentasi uji publik, dan pengembangan inovasi keterbukaan informasi.
“Kami siap berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan. Prinsip keterbukaan informasi sudah menjadi komitmen dan bagian dari tata kelola pemerintahan di Kota Bandung,” tambahnya.
Peluncuran E-Monev ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Dari Kota Bandung hadir Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Subkoordinator Penguatan KIP, serta Tim PPID Utama. ( Wildan )
Discussion about this post