METRO JABAR.ID — Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga, S.Tr.Kom.Ak., menjadi narasumber Radio Sonata bertema “Transportasi Publik Yang Inklusif”, di Radio Sonata, Bandung, Selasa, 27 Mei 2025.
Kang Awang, begitu ia dikenal, membahas masa depan sistem transportasi publik di Kota Bandung bersama Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kurnia. Kondisi transportasi umum yang tersedia di Kota Bandung saat ini kian terdesak oleh pertumbuhan populasi sekaligus kendaraan pribadinya. Untuk menanggulangi penyakit macet yang sudah akut ini, Kang Awang merasa sudah saatnya hadir evolusi sistem transportasi publik Kota Bandung di masa kepemimpinan kepala daerah Muhammad Farhan-H. Erwin.
“Transportasi publik ini selalu menjadi sorotan kita di Komisi III. Di Kota Bandung ini permasalahan yang sering disampaikan adalah kemacetan. Yang harus diperhatikan, saat ini bukan lagi harus bertransformasi, tetapi evolusi transportasi publik,” tutur Kang Awang.
Ia mengungkapkan, langkah pembenahan sistem transportasi publik di Kota Bandung setidaknya akan dijalankan dengan berbagai dinamika yang tidak mudah menyelesaikannya. Akan tetapi, langkah ini harus segera direalisasikan demi masa depan yang lebih baik.
Sekretaris Dishub Kota Bandung Asep Kurnia mengatakan, proses pembenahan sistem transportasi publik di Kota Bandung memang jalan di tempat. Namun, dengan dimulainya Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Kementerian Perhubungan melalui Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung menjadi momentum perubahan sistem transportasi umum di Ibu Kota Jawa Barat ini.
“Memang kemacetan di Kota Bandung ini bukan hanya terkait dengan kendaraan di Kota Bandung saja, tetapi juga dari daerah sekitar. Jumlah kendaraan meningkat 10 persen per tahun. Maka, nanti BRT ini akan ada pengembangan. Tiap tahun akan ditambah rutenya. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin,” ujarnya.
Kang Awang menilai kehadiran rintisan sistem transportasi publik melalui BRT ini akan mengubah arah pembangunan Kota Bandung ke depan. Hal ini dimulai dengan membudayakan penggunaan transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi.
Maka, ia memandang pemerintah harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk menjamin masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi. Yang bisa memengaruhi warga untuk memanfaatkan BRT yakni ketersediaan angkutan pengumpan atau feeder. Layanan feeder ini akan menjemput warga dari wilayah-wilayah yang selama ini tidak terjangkau kendaraan umum atau blank spot.
“Yang jadi PR itu feeder. Blank spot-nya bisa disediakan feeder-feeder menuju BRT. Kalau sudah ada itu saya pikir masyarakat Kota Bandung akan memilih transportasi publik daripada kendaraan pribadi. Selama ini yang tidak mau menggunakan itu karena banyak blank spot di wilayah Kota Bandung. Memang idealnya rerouting angkot. Juga harus diperhatikan masalah ketepatan waktu dan kenyamanan penumpang,” katanya.(Gilang)
Discussion about this post