METRO JABAR.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat menggelar Entry Meeting untuk Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 di Balai Kota Bandung, Rabu 19 Februari 2025. Hal ini menandai dimulainya proses audit yang akan berlangsung hingga Maret 2025.
Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat, Joni Setiawan menyampaikan, pemeriksaan pendahuluan ini mencakup empat aspek utama, yaitu keandalan Sistem Pengendalian Internal (SPI), tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengujian substantif terbatas.
“Detail pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan pada tahap pemeriksaan terinci,” ujarnya.
Joni mengingatkan, Pemkot Bandung memiliki batas waktu hingga 27 Maret 2025 untuk menyerahkan LKPD. Sedangkan BPK memiliki waktu 60 hari setelahnya untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi opini BPK yakni akurasi pelaporan, kelengkapan informasi keuangan, serta potensi fraud.
Ia memastikan, pemeriksaan ini akan dilakukan secara independen dan profesional demi memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Atas hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara meminta, seluruh OPD untuk melakukan tindak lanjut atas catatan yang diberikan BPK pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kita harus memastikan bahwa catatan dari BPK tidak terulang lagi. Pemerintah Kota Bandung sudah memiliki mekanisme yang sesuai standar dan ini harus terus diperbaiki,” tegas Koswara.
Koswara menyebut, seluruh data dan dokumen harus disampaikan secara transparan kepada tim pemeriksa agar proses audit berjalan lancar.
Ia berharap Pemkot Bandung dapat meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD 2024.
“Pemeriksaan ini sangat berpengaruh pada rencana perubahan APBD. Saya percaya dengan kerja sama semua pihak. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik dan kembali ke WTP,” harapnya. (Fajar)**
Discussion about this post