KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Pemerintah Provinsi Jabar mengaku siap melakukan uji coba program makan siang gratis presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun uji coba tersebut akan dilakukan setelah ada arahan dari pemerintah pusat.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menerangkan program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diisyaratkan untuk disinkronisasi antara pusat dengan daerah.
“Tentunya ini (program) periode (pemerintahan) yang akan datang dan sudah mulai direncanakan. Kita menunggu arahan dari pemerintah pusat saja,” ucap Bey di Gedung Sate Bandung, Senin (6/5/2024).
Bey mengatakan Pemprov Jabar siap dan ba kal mendukung penerapan program makan siang gratis tersebut. Namun, pihaknya masih akan menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk soal sosialisasi kepada masyarakat.
“Tentu kita mendukung, nanti sosialisasinya menyesuaikan arahan dari pusat seperti apa. Jangan sampai kita jalan dulu ternyata arahannya berbeda,” katanya.
Bey menuturkan salah satu arahan yang ditunggu adalah terkait uji coba program makan siang gratis tersebut. Hal itu dilakukan karena program itu dibuat oleh pemerintahan baru yang akan dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
“Ujicoba kita menunggu arahan dari pusat seperti apa nanti kami koordinasikan karena ini program pemerintahan 2024-2029,” tutup Bey.
Diberitakan, kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan mengkaji program makan siang gratis. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program Asta Cita besutan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dimasukkan ke RKP 2025. Dalam hal ini, termasuk program makan siang gratis
“Kenapa (Asa Cita masuk RKP)? Karena memang beliau yang akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas konstitusional, untuk melakukan pembangunan pada tahun yang akan datang,” kata Suharso.
Untuk program makan siang gratis, Suharso menjelaskan, pelaksanaannya akan dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme RKP berdasarkan undang-undang. Nantinya pembahasannya meliputi target penerima makan siang gratis hingga nilai gizi.
“Untuk makan siang yang kami kaji pertama siapa targetnya. Kita merasionalkan yang paling teknokratis. Siapa yang paling pantas dapat itu, kemudian frekuensinya berapa kali, dua kali? Tiga kali? Kemudian standar gizi berapa kalori yang diberikan apakah 40%? 50%?,” ujarnya.
Di samping itu, ia mengingatkan agar program tersebut bisa mengutamakan penggunaan dari pangan-pangan lokal Indonesia. Dengan begitu, daerah-daerah bisa lebih berdaya melalui program tersebut.
“Jangan sampai beli tempe dari tempat lain, beli tahu dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain, tetapi di tempat itu sendiri supaya bisa menumbuh kembangkan daerah,” imbuhnya. (Red./Annisa)
Discussion about this post