KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Keuangan telah mencapai kesepakatan terkait rencana pembangunan Light Rail Train (LRT) Bandung Raya. Groundbreaking proyek ini direncanakan dimulai tahun 2024 ini.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, secara prinsip Kemenkeu telah menyetujui proyek tersebut dijalankan. Menurutnya, Kemenkeu juga bakal menawarkan proyek LRT Bandung Raya kepada investor melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pendanaannya.
“Ini salah satu bentuk yang banyak ketertarikan investor. Jadi kami bersama dengan PT SMI, Kementerian Keuangan untuk (segera) menyusun paket yang ditawarkan seperti apa,” ujar Bey di Kantor DBMPR Jabar, Senin (19/2/2024) lalu.
Selain itu, Bey menjelaskan Kemenkeu juga menyetujui dua koridor yakni Utara Selatan (Babakan Siliwangi-Leuwipanjang) dan Barat Timur (Leuwipanjang-Tegalluar). “Tidak hanya Utara Selatan, tapi juga Barat Timur, Leuwipanjang ke Tegalluar,” ujarnya.
Dia mengatakan, pendanaan proyek LRT selain dari APBN juga berasal dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Enggak APBN, hanya sampai paket atau apa itu di KPBU. Itu pun belum pasti hanya LRT, gerbong, atau harus sampai konstruksinya,” ucap Bey.
Dengan adanya persetujuan dari Kemenkeu tersebut, Bey menginginkan proses groundbreaking LRT Bandung Raya bisa dilalukan tahun 2024 ini. Menurutnya moda transportasi massal LRT sangat diperlukan untuk mengatasi kemacetan di Bandung Raya.
“Saya ingin (groundbreaking) tahun ini, tapi ya gimana nanti. Yang penting ada kepastian dulu. Nanti misalnya tahun depan (2025), tinggal gubernur terpilih nanti yang lanjutkan karena ini sangat diperlukan,” tegasnya.
Proyek LRT Bandung Raya sendiri diperkirakan memerlukan biaya yang cukup fantastis. Berdasarkan studi World Bank, pembangunan LRT Bandung koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang membutuhkan biaya pembangunan hingga Rp 10 triliun. (Red./Annisa)
Discussion about this post