KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Pertengahan Oktober mendatang, masyarakat Kota Bandung akan semakin dipermudah dengan layanan kesejahteraan sosial satu pintu bernama Soca (social command center). Hal ini dibeberkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Soni Bakhtiar, Selasa (26/9/2023) kemarin.
Soni menyebutkan, masyarakat masih mengakses layanan secara parsial. Dengan adanya pelayanan kesejahteraan sosial satu pintu, maka angka kemiskinan akan tercapai sesuai target RPJMD. Terlebih ada potensi sumber yang akan dikolaborasikan Pemkot Bandung dengan pihak lain.
“Dari sisi anggaran, intervensi, dan programnya ada gap yang cukup besar. Bantuan dari APBN dan APBD tidak memenuhi, maka kami berupaya untuk menggait dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),” aku Soni.
Ia mengatakan, potensi LKS cukup besar. Di Bandung terdapat 300 LKS dengan rata-rata memiliki anggaran sebesar Rp5 miliar.
“Mereka mengumpulkan uang dan barang dari masyarakat. Kalau kita kalikan, potensinya bisa Rp1,5 triliun,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar peruntukan anggaran yang dikelola oleh LKS tadi bisa diberikan kepada sasaran yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Tentu dari by name dan by address akan kita lengkapi. Sehingga intervensi yang diberikan akan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebab, ia mengakui ada beberapa data yang masih inclusion dan exclusion error. Artinya yang seharusnya mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak mendapatkan.
Apalagi kondisi masyarakat terkait persoalan sosial kini mengalami penambahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“PPKS itu ada 26 jenis. Kemiskinan hanya salah satu jenisnya. Tahun 2022 ada 330.341 KK yang menjadi PPKS. Sedangkan tahun 2023 ada 330.573 KK menjadi PPKS,” kata Soni.
Menurutnya, dari 330.573 KK, yang terlayani perlindungan dan jaminan sosialnya baru mencapai 96.000 KK.
“Padahal target indeks kesejahteraan masyarakat Kota Bandung itu 0,50. Namun, capaiannya baru di 0,48,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, data DTKS kota, provinsi, dan pusat harus diseragamkan. Apalagi sebagai pelaksana layanan di kota, datanya harus presisi dan aktual.
“Data benar atau salah itu bergantung pada kita sebagai pemerintah kota. Saya punya sebuah keinginan yang perlu kita diskusikan. Apapun bentuk dari pengambilan keputusan, datanya cuma satu. Sehingga tidak ada kegaduhan di masyarakat,” kata Bambang.
Ia juga mengapresiasi inovasi Soca milik Dinsos yang akan dirilis bulan depan. Menurutnya, pelayanan kesejahteraan sosial satu pintu akan sangat memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Kalau masyarakat bisa akses ini dan masif diberikan kepada wilayah, ini akan sangat memudahkan posisi kita di tengah masyarakat,” ujarnya.
“Kita konsistenkan data tersebut. Harus ada pengelola khusus. Ini menjadi terobosan baru. Kita coba evaluasi terus sambil berjalan. Ini akan menjadi sangat penting untuk masyarakat,” tuturnya. (Red./Andriyana)
Discussion about this post