Metrojabar.id
  • Home
  • Bandung Raya
  • Nasional
  • Redaksi
No Result
View All Result
Metrojabar.id
  • Home
  • Bandung Raya
  • Nasional
  • Redaksi
No Result
View All Result
Metrojabar.id
No Result
View All Result
  • DITERBITKAN
  • Media Terkini dan Aktual
  • Redaksi

Tolak Relokasi Badak ke Alas Purwo

November 22, 2026
in Bandung Raya, JAWA BARAT

 

METRO JABAR.ID — Mayoritas pemangku kepentingan, akademisi, aktivis lingkungan, hingga tokoh masyarakat adat di Jawa Barat mengusulkan agar status Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dikembalikan menjadi Cagar Alam Ujung Kulon. Usulan tersebut mencuat dalam Diskusi Publik bertajuk “Rumah Kedua/Relokasi Badak Sunda dan Ancaman Wilayah Tambang” yang digelar Majelis Musyawarah Sunda (MMS) di Balai M Cafe, Jalan Arcamanik Endah 74, Kota Bandung, Sabtu (21/11/2026).

​Forum diskusi “Ngopi Sore di Pasundan” yang dihadiri sekitar 40 peserta ini menghadirkan pakar hukum tata negara dan lingkungan hidup Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin (Iwank), serta tokoh Baduy Luar Sarpin, dengan dipandu Ketua Badan Pekerja MMS Andri P. Kantaprawira.

BacaJuga

DPC XTC INDONESIA KABUPATEN CIAMIS

Apresiasi Bandung Fair 2026

​Dalam pemaparannya, para narasumber dan peserta menilai penyelamatan Badak Sunda (Rhinoceros sondaicus) tidak semestinya berorientasi pada pemindahan satwa dari habitat aslinya, melainkan memperkuat perlindungan ekosistem Ujung Kulon secara menyeluruh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemindahan satwa maupun tumbuhan ke luar atau ke dalam kawasan cagar alam merupakan tindakan pidana. Wacana “rumah kedua” bagi Badak Sunda yang bergulir sejak 1980 dinilai harus melalui kajian ilmiah ketat dan kesesuaian habitat—seperti di kawasan Cikepuh—dengan prosedur panjang agar tidak memicu kematian satwa sebagaimana kasus badak jantan produktif Mosefa pada 2025.

​Empat Sikap Pemangku Kepentingan

​Melalui Divisi Advokasi Kebijakan Publik Badan Pekerja MMS, para pemangku kepentingan merumuskan empat poin pemikiran utama kepada pemerintah:

​1. Menolak Relokasi ke Alas Purwo: Menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo karena dinilai tidak sesuai secara ekologis dan belum pernah dikaji melalui riset ilmiah yang memadai. Pemerintah diminta memprioritaskan penyelamatan di habitat asli.

​2. Integrasi Wilayah Laut: Mendorong penetapan kawasan perairan antarpulau dan semenanjung Ujung Kulon sebagai satu kesatuan wilayah konservasi yang tidak terpisahkan dari ekosistem daratan.

​3. Program Konkret dan Terukur: Mendesak pemerintah segera menetapkan program pelestarian yang nyata dan berkelanjutan, mencakup pemulihan ekosistem, pengawasan ketat, serta jaminan keberlangsungan populasi Badak Sunda.

​4. Moratorium Budidaya: Menuntut pemberlakuan moratorium terhadap aktivitas budidaya di dalam kawasan konservasi yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem.

​Ancaman Tambang dan Kearifan Lokal Baduy

​Selain isu relokasi, forum menyoroti ancaman ekspansi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Banten yang dikhawatirkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pertambangan dan mineral. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin menegaskan perlindungan kawasan ekologis tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

​Para narasumber mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimplementasikan surat Menteri Lingkungan Hidup Ir. Jumhur Hidayat, M.Si. terkait pelepasan perairan Ujung Kulon dari WUP, serta komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyatakan tidak boleh ada aktivitas pertambangan di kawasan TNUK.

​Sementara itu, tokoh masyarakat Baduy Luar Sarpin mengingatkan bahwa dalam kearifan lokal masyarakat adat, kawasan Banten yang memiliki Sasaka Domas serta Ujung Kulon sebagai Sang Hyang Sirah (kepala Pulau Jawa) merupakan ruang spiritual yang sakral. Mengganggu paseuk atau keseimbangan alam di kawasan tersebut diyakini sebagai pamali yang dapat mendatangkan bencana (mamala) bagi manusia maupun keanekaragaman hayati.

​Diskusi publik ini turut dihadiri sejumlah tokoh kesundaan dan akademisi, antara lain Presidium MMS Dr. Drs. Ernawan S. Koesoemaatmadja, M.Psi., Ketua Umum PP Angkatan Muda Siliwangi Drs. Rully Alfiandy, Wakil Ketua Daya Sunda Dr. Iwa Kusaeri, Sekjen DPKLTS Topan Suranto, Ketua Majelis Adat Sunda Ari Subagja Hussein, Guru Besar Hubungan Internasional Unpas Prof. Dr. Anton Minardi, Ketua Corong Jawa Barat Yusuf Sumpena, Dadang Utun Hermawan (Sunda Kiwari), dan Iwan Hermawan (P3I Jawa Barat).

(Red.Pradipta )

#Dilansir dari SWI JABAR.

ShareTweet

BeritaTerkait

DPC XTC INDONESIA KABUPATEN CIAMIS

November 22, 2026

Apresiasi Bandung Fair 2026

November 22, 2026

Farhan Tekankan Integritas Pejabat Baru

November 20, 2026

Aria Putra Perdana Resmi Dilantik sebagai Wakil Ketua Bendahara PMI Jawa Barat 2026–2031

November 20, 2026

“Jangan Takut Menggugat, Jangan Lelah Merawat Akal Sehat

November 19, 2026
Load More

Discussion about this post

Recommended

Dampak Dari Virus Corona Bagi Ekonomi Global

Dampak Dari Virus Corona Bagi Ekonomi Global

Juni 14, 2020

Gubernur Jabar Launching WJIS 2020

November 16, 2020

Percepat Transformasi Digital, Pemkot Bandung Luncurkan Sipedasi dan PMO

Desember 11, 2024

12 Warga Subang Meninggal Dunia Akibat Konsumsi Miras Oplosan

Oktober 31, 2023
No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Nasional
  • Redaksi
Translate »