
METRO JABAR.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi harus berorientasi pada hasil nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Reformasi birokrasi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan administrasi. Lebih dari itu, perubahan harus terlihat dalam pola pikir aparatur, budaya kerja, kedisiplinan, serta kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, dalam Rapat Progres Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026, Rabu (18/11/2026).
Menurut Zulkarnain, keberhasilan reformasi birokrasi membutuhkan komitmen dan perubahan pola pikir seluruh aparatur sipil negara (ASN), mulai dari jajaran pimpinan hingga pelaksana di setiap perangkat daerah.
Setiap aparatur harus memahami bahwa tugas pemerintahan bukan sekadar menjalankan kegiatan rutin, melainkan menghasilkan kinerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi harus didukung perubahan mindset seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mulai dari tingkat pimpinan sampai tingkat pelaksana, serta perubahan budaya kerja untuk mewujudkan aparatur yang akuntabel,” ujar Zulkarnain.
SAKIP Mengukur Hasil, Bukan Sekadar Penyerapan Anggaran
Dalam tata kelola pemerintahan, SAKIP memiliki peran penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi berdasarkan target kinerja yang terukur.
Dengan demikian, keberhasilan suatu perangkat daerah tidak semata-mata dinilai dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Zulkarnain menjelaskan, capaian SAKIP Kota Bandung pada 2025 memperoleh nilai 82,26 dengan predikat A. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai 81,40.
Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bandung pada 2025 mencapai 88,06 dengan kategori A, meningkat dari 88,02 pada tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menjadi modal untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemkot Bandung juga menargetkan peningkatan predikat Reformasi Birokrasi menjadi AA.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, Pemkot Bandung telah membangun sistem informasi terintegrasi melalui aplikasi e-SAKIP dan Mang Bagja. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengukuran kinerja secara lebih terstruktur dan otomatis, yang dapat menjadi dasar penerapan penghargaan dan sanksi atau reward and punishment.
Dua Pendekatan Reformasi Birokrasi
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bandung, Rahmat Sartiyadi, menjelaskan bahwa penguatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
Reformasi Birokrasi General berfokus pada pembenahan sistem dan manajemen internal pemerintahan. Cakupannya meliputi penguatan akuntabilitas kinerja, sistem pengendalian internal, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, integritas aparatur, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk menyelesaikan persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Terdapat enam tema yang menjadi perhatian, yaitu:
- Pengentasan kemiskinan.
- Peningkatan investasi.
- Percepatan digitalisasi.
- Pemerataan akses layanan kesehatan.
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
- Penguatan ketahanan pangan nasional.
Menurut Rahmat, Pemkot Bandung telah menyiapkan sejumlah dokumen perencanaan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah.
Melalui kedua pendekatan tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan reformasi birokrasi menjadi program kerja yang memiliki target, indikator keberhasilan, dan manfaat yang dapat dievaluasi.
Pelayanan Publik Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan
Penguatan reformasi birokrasi pada dasarnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan administrasi yang lebih mudah, proses perizinan yang transparan, akses kesehatan dan pendidikan yang semakin baik, serta penggunaan anggaran yang bertanggung jawab merupakan bagian dari tujuan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai sasaran.
Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi kualitas pelayanan publik melalui penyampaian aspirasi, kritik, dan pengaduan secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingginya nilai evaluasi atau predikat yang diperoleh pemerintah daerah. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana perubahan sistem pemerintahan mampu menciptakan pelayanan yang lebih baik, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Reformasi birokrasi harus menjadi perubahan nyata dalam cara pemerintah bekerja dan melayani, bukan sekadar pencapaian angka di atas kertas. (Red. Shafitri )


Discussion about this post