KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Bertempat di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat, menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan ” Urgensi Indeks Keterbukaan Informasi Publik dalam Mengukur Capaian Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat.
Dalam Acara FGD tersebut hadir diantaranya, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. SE., M. Eng., (Sekda Provinsi Jawa barat), H. Ijang Faisal ( Ketua Komisi Informasi Jawa Barat), Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, S.I.K, M.Si,(Kabid. Humas Polda Jabar), Ketua Komisi Satu DPRD Provinsi Jawa barat, Bedi Budiman, S.IP., M.Si., Setiaji, ST., M.Si ( Kadiskominfo Provinsi Jawa barat), sedangkan Sebagai Nara Sumber, Dadan Saputra., S.Pd., M.Si. (Komisioner Komisi Informasi Jawa barat), Romanus Ndau Lendong (Komisioner Komisi Informasi Pusat), Dr. Antar Venus, M.A (Wakil Rektor Bid. Akademik UPN Veteran Jakarta), serta Neni Nurhayati (Direktur DEEP).
Dalam Sambutannya, Ketua KI Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal Mengatakan, Saat ini di era keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya, oleh karena itu negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas sehingga keterbukaan informasi menjadi ruh utama badan public dalam melayani masyarakat , dalam rangka mewujudkan meningkatnya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah, tuturnya.
lanjut Ijang Faisal, Indeks Keterbukaan Informasi publik di Indonesia berdasarkan hasil riset Clobal Open Data Index 2018, ternyata berada di peringkat ke-61 dari 94 negara. Artinya bahwa keterbukaan data di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga yakni Singapura dan Thailand yang masing-masing berada di rangking 17 dan 51, padahal dalam konsideran UU No 14/2008 telah dijelaskan bahwa iformasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya selain penting bagi ketahanan nasional,” tegasnya.
Sedangkan Sekda Provinsi Jawa barat dalam sambutannya menyampaikan, kami dari pemerintah Provinsi Jawa barat mengapresiasi terselengaranya acara FGD ini, dan perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua KI Jabar tadi tentang peringkat keterbukaan Informasi di Asia Tenggara, Indonesia berada diposisi 61 dari 94 negara, dibawah Singapura posisi 17, Thailand 51 dan Filipina 53, Ungkapnya.
Tentunya Kami dari Pemrov. Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pelayanan Informasi melalui beberapa strategi yang kami jalankan, diantaranya :
Pemberitaan positif dari program kegiatan di setiap Badan Publik
Memanfaatkan semua platform media massa, media sosial dan visual Terukur, maksudnya output sesuai dengan KPI Visual, dimana informasi visual menjadi penting disaat rendahnya tingkat baca Menyusun Roadmap Strategi komunikasi publik strategi penyampaian informasi dalam bentuk narasi tunggal Penyebaran informasi yang seluas-luasnya memanfaatkan seluruh Media Sosial yang banyak di gunakan masyarakat gunakan data yang kredibel dan akurat membentuk tim kehumasan,yang berdiri dari ASN dan Non ASN.
“Strategi yang sedang kami jalankan tersebut harapanya bisa terwujudnya pemerintah yang terbuka, bisa mencegah dari upaya tindakan Pidana Korupsi, terwujudnya sinergiritas pemerintah dan masyarakat serta mampu menangkal berita bohong (Hoax),” pungkasnya.
Sambutan lainnya, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi jawa Barat, Bedi Budiman menyampaikan, “terciptanya keterbukaan Informasi publik seperti yang diamanatkan dalam UU no 14/2008, kami bersama rekan-rekan lain di Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat akan berupaya mendukung penuh sesuai dengan tupoksi kami baik dari Regulasi maupun Anggaran,”tegasnya. (Red./Azay)
Discussion about this post