KPU Kabupaten Bandung Tidak Paham Dengan UU Pers No 40 Tahun 1999

KAB. BANDUNG, METROJABAR.ID- Prosesi pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung diwarnai rasa kekecewaan dari wartawan. Pasalnya, meski sudah mendapatkan ID Card resmi, wartawan tidak diperkenankan masuk ke ruangan inti acara tersebut.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung, Rahmat Sudarmaji, mengaku sangat menyayangkan atas tindakan KPU Kabupaten Bandung. Padahal sebelumnya, pihaknya sudah diajak rapat koordinasi.

“Memang kemarin ada pembatasan untuk di area rapat pleno. Kami setuju, kami minta ada big screen untuk wartawan yang tak punya id card,” ujar Rahmat di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (25/9).

Meskipun sudah mengajukan big screen, ternyata pada saat pelaksanaan tidak tersedia big screen tersebut. Rahmat memastikan, wartawan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan

“Kalau melihat zona Covid Kabupaten Bandung, tak begitu parah, kami komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan  di rapat sebelumnya namun kini tak oleh masuk,” tutur Rahmat.

Selain itu, seorang wartawan senior RRI, Didi Mainaki menyampaikan, jika acara pengundian nomor seperti ini maka tidak harus di hotel. Menurutnya, di Kantor KPU saja sudah cukup dan hanya perlu difasilitasi.

“Agar tidak menghamburkan anggaran, apalagi di tengah pandemi Covid 19 seperti ini,” ujar Didi.

Didi mengungkapkan, intinya wartawan tak boleh masuk saat digelarnya pengundian nomor untuk mencegah kerumunan. Harusnya, lanjut Didi, ada sikap untuk mengambil jalan tengah. Misalnya, mempersilahkan beberapa wartawan untuk masuk sebagai perwakilan. Menurut, masih banyak solusi, jika memang tidak diperbolehkan masuk.

“Kenapa tidak dibuat layar lebar di luar, bukan untuk hanya wartawan, tapi untuk mengakomodir keingintahuan simpatisan relawan, tim sukses dan lainnya,” ujarnya.

Didi menekankan, harusnya hubungan KPU dan wartawan dijalin dengan baik dan dengan saling menguntungkan. Karena, KPU butuh wartawan dan wartawan juga butuh KPU untuk sumber informasi yang dinanti masyarakat.

“Sebenarnya kami juga tak memaksakan diri semua masuk ruangan, kami paham. Kami sangat menyayangkan, kecewa, dan protes. Harusnya aturan KPU jangan tangan besi tapi ada inovasi,” pungkas Didi. (Red./Ansarnurhadi)