METRO JABAR.ID — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan tidak boleh ada lagi praktik buang air besar sembarangan (BABS), termasuk pembuangan langsung ke sungai.
Hal tersebut ia ungkapkan saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Cikawao, Selasa 13 Januari 2026.
Berdasarkan data RW, terdapat 66 rumah di RT 7 RW 02 yang masih membuang limbah langsung ke sungai karena berada di bantaran sungai dan tidak memiliki akses septic tank maupun saluran riol.
“Tidak boleh ada lagi yang namanya terjun bebas ke sungai. Kenapa? Karena Kota Bandung ini sebetulnya sudah mendapatkan predikat bebas dari BABS buang air besar sembarangan. Kalau ke sungai terjun bebas itu masih sembarangan,” ujar Farhan.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Farhan langsung memerintahkan perangkat daerah terkait untuk melakukan survei lapangan bersama pengurus wilayah.
“Selesai rapat, langsung survei sama Pak RW. Cari tahu caranya kita harus membangunkan septic tank untuk warga yang belum punya septic tank dan tidak punya akses ke riol,” ujarnya.
Farhan menjelaskan, persoalan sanitasi sangat berkaitan dengan kesehatan lingkungan, terutama di kota padat seperti Bandung. Ia menyoroti dampak BABS terhadap tingginya angka diare yang berisiko menyebabkan stunting.
“Salah satu bentuk yang paling menantang dari fakta tentang BABS adalah masih tingginya angka diare di Kota Bandung. Diare bukan cuma mencret. Apalagi yang balita, maka risiko dia terkena stunting itu tinggi,” jelasnya.
Menurut Farhan, membangun jaringan riol baru sudah tidak memungkinkan dilakukan di wilayah padat permukiman. Karena itu, solusi yang didorong adalah pembangunan septic tank individual atau komunal sesuai kondisi lapangan.
“Caranya bagaimana? Septic tank. Karena membangun riol sudah enggak mungkin. PDAM juga sudah enggak mungkin nambah riol baru,” kata Farhan.
Selain sanitasi, Farhan juga menyinggung keterbatasan layanan air bersih PDAM Kota Bandung. Saat ini, cakupan pelayanan PDAM baru menjangkau sekitar 38 persen wilayah kota, dengan tantangan kebocoran pipa dan keterbatasan sumber air baku.
“PDAM Kota Bandung itu memang baru bisa meng-cover 38 persen wilayah pelayanan. Tantangannya memang besar sekali,” ujarnya.
Farhan memastikan Pemkot Bandung akan terus mencari solusi jangka panjang melalui kerja sama penyediaan air baku, sembari memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
“Kita survei dulu, lihat apa yang bisa kita lakukan. Karena ini berhubungan langsung dengan penyehatan lingkungan,” tuturnya.( Fitri )
Discussion about this post