METRO JABAR.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menapaki langkah besar menuju predikat Utama dalam evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025. Komitmen ini terlihat jelas dalam pelaksanaan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang digelar secara hybrid di Balai Kota Bandung, Selasa 22 April 2025.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan komitmen kuat Pemkot Bandung terhadap pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.
“Saya ingin menyampaikan bahwa Pemkot Bandung berkomitmen penuh dan menjadikan program Kota Layak Anak sebagai bagian integral dari arah pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan berkelanjutan,” kata Farhan.
Ia menyatakan, anak-anak bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga subjek utama yang harus dilibatkan dan dilindungi dalam seluruh proses kebijakan publik.
Komitmen ini, lanjutnya, telah diwujudkan secara konkret melalui:
– Penguatan regulasi: 12 Peraturan Daerah, 14 Peraturan Wali Kota, 14 Surat Keputusan, dan 33 MoU dengan dunia usaha, media massa, serta lembaga masyarakat.
– Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM di seluruh klaster KLA.
– Inovasi layanan: dari Puspaga, daycare, PAUD Hiber, hingga pusteling dan literasi digital ramah anak.
– Kolaborasi multipihak: pelibatan aktif Forum Anak di Musrenbang hingga kemitraan dengan sektor swasta dan media.
Farhan juga menggarisbawahi pentingnya peran anak dalam pembangunan kota, mengingat jumlah anak di Bandung mencapai 28,33 persen dari total penduduk atau sekitar 710.113 jiwa.
“Angka ini menegaskan, anak merupakan kelompok strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Farhan menyampaikan sejumlah pencapaian-pencapaian di lima klaster utama KLA, seperti;
– Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan): Kepemilikan akta kelahiran 97,12%, dan KIA 50,02%. Berbagai sarana literasi seperti Kolecer, Pocadi, dan pusteling disebar di seluruh kota.
– Klaster II (Lingkungan Keluarga): Upaya pencegahan perkawinan anak, standarisasi Puspaga, dan keberadaan daycare ramah anak.
– Klaster III (Kesehatan dan Kesejahteraan): Capaian cakupan imunisasi 82,67%, akses air minum layak 95,36%, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi.
– Klaster IV (Pendidikan dan Budaya): Sekolah Ramah Anak mencapai 90% untuk TK/RA dan hampir 90% untuk SD dan SMP.
– Klaster V (Perlindungan Khusus): Deklarasi 30 kecamatan dan 151 kelurahan sebagai wilayah layak anak, serta penghargaan UPTD PPA sebagai yang terbaik secara nasional.
Farhan pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA serta semua pihak yang mendukung verifikasi lapangan ini.
“Implementasi KLA bukanlah tugas satu instansi saja, ini kerja bersama: lintas OPD, dunia usaha, media, lembaga masyarakat, dan tentu Forum Anak. Kami siap menyajikan data, inovasi, dan praktik terbaik kami secara transparan,” ujarnya.
“Kota Bandung siap menuju Kota Layak Anak sesungguhnya, kota yang menjamin setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan bahagia,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gervianti, menyampaikan, Kota Bandung berhasil memperoleh nilai verifikasi administrasi sebesar 841,32, naik signifikan dari peringkat sebelumnya, yaitu Madya.
“Kami mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kota Bandung. Dari hasil verifikasi, kami menilai Kota Bandung layak mendapatkan rekomendasi untuk naik ke peringkat Utama. Terutama karena penguatan kelembagaan dan capaian di berbagai klaster yang sangat menonjol,” ujarnya.
Siska menjelaskan, terdapat 20 aspek kelembagaan yang menjadi sorotan positif, menjadi dasar kuat rekomendasi peringkat Utama.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti mengingatkan pentingnya sistem perlindungan anak yang berbasis pada tujuh domain utama, termasuk kerangka kebijakan, koordinasi lintas sektor, hingga keterlibatan masyarakat.
“KLA tidak cukup dilihat dari terpenuhinya indikator, tetapi harus dipastikan bahwa sistem perlindungan anaknya berjalan. Ini akan menjadi kunci dalam pencapaian target nasional menuju Indonesia Layak Anak 2030,” ungkapnya. (Ahmad)
Discussion about this post