Terima Aspirasi Tenaga Honorer, DPRD Kota Bandung Siapkan Sejumlah Langkah Berikut

KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana mengaku telah menerima aspirasi dari para pegawai honorer di Kota Bandung. Mayoritas dari mereka mengeluhkan nasib tenaga honorer yang tak pasti, serta khawatir jumlah honorer akan terus bertambah. Terlebih, tidak semua tenaga honorer yang selama ini bertugas, lolos menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Andri menyebut bukan hanya guru, tenaga honorer tersebut juga termasuk tenaga administrasi, penjaga sekolah, yang beberapa di antaranya menjadi tenaga honorer hingga belasan sampai puluhan tahun.

“Jadi data tenaga honorer di Kota Bandung memang harus disepakati jumlah out standing (jumlah terakhir) nya berapa. Intinya jangan sampai ada penambahan lagi guna memudahkan target penyelesaian,” kata Andri.

“Penyelesaian formasi setiap tahunnya harus mempunyai progres yang jelas, sehingga setiap tahunnya pengurangannya jelas. Formasi jabatan kemudian kita konsultasikan dengan BKSDM untuk mengajukan kuotanya,” lanjut Andri.

Andri yang juga anggota komisi D DPRD Kota Bandung, memastikan sebetulnya dari segi anggaran, Kota Bandung harus siap untuk upah tenaga honorer. Hanya saja, memang perlu ada dorongan regulasi yang ditentukan pemerintah pusat.

“Kota Bandung seharusnya lebih siap secara anggaran, dibanding kabupaten atau kota lain. Karena APBD-nya jauh lebih besar,” katanya.

Meski begitu, kata Andri, jika memang bakal ada kebijakan baru untuk menentukan nasib tenaga honorer, ia berharap ada sejumlah hal yang dievaluasi. Hal ini merujuk pada pertimbangan penting pengangkatan status tenaga honorer yang didasarkan pada masa kerja.

“Jadi data honorer ini harus disepakati dulu. Faktor pengabdian dipertimbangkan. Jangan sampai yang sudah belasan, puluhan tahun bertugas dikesampingkan,” ujar Andri.

“Maka di tahun politik ini, harapannya nanti pemimpin terpilih bisa membuat kebijakan secara nasional, untuk bisa membuat kuota formasi jabatan tenaga pendidik dan non pendidik diselesaikan dengan cepat,” lanjutnya.

Selanjutnya saat ini, setelah menampung aspirasi dari para tenaga honorer, Andri mengatakan akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan selanjutnya.

“Apalagi data yang kami peroleh ini bukan asumsi, tetapi hasil fakta di lapangan. Kami akan koordinasikan dengan teman-teman di pusat (DPR RI). Di Kota Bandung, kami DPRD juga akan terus memperjuangkan,” tutur Andri. (Red./Annisa)