Kedepankan Keadilan di Mata Hukum, Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab dan Periksa Efek Kerumunan HRS di Bandara

KOTA BANDUNG, METROJABAR.ID- Usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat selama hampir dua jam, Gubernur  Ridwan Kamil minta agar Kasus Kerumunan di Bandara Soekarno Hatta saat Habib Rizieq tiba di Indonesia juga di periksa.

Emil pun mempertanyakan alasan tidak dipanggilnya aparat kepolisian di kawasan Bandara Soekarno-Hatta yang seharusnya bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi saat penjemputan. Pun dengan para pejabat daerah mulai dari Wali Kota sampai Gubernur Banten harusnya bisa dimintai keterangan.

“Jadi seharusnya ada perlakuan yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik. Ini kan tidak (diperiksa gubernur dan aparat), makanya ini jadi pertanyaan,” kata Emil.

Sebagai negara hukum, seharusnya semua mengedepankan kesetaraan di mata hukum. Maka semua pihak yang dirasa terlibat atas kerumunan di berbagai tempat harus mendapat perlakuan yang sama.

“Sekarang disana ada bupati saat HRS pulang yang juga banyak massanya, harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama, ” jelasnya.

Emil dengan tegas minta Mahfud MD juga harus bertanggung jawab dan diklarifikasi demi keadilan.

“Kekisruhan saya nilai berlarut, awalnya ini dari pa Mahfud. Menjadi tafsir berbeda di masyarakat, bahwa saat Habib Rizieq pulang boleh dijemput selama tertib dan damai boleh,  sehingga ada diskresi dari pa Mahfud ke pada PSBb di Jakarta dan Jabar,” paparnya, usai pemeriksaan, Rabu (16/12).

Emil menambahkan, bahwa adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya.

“Saya kira beliau harus bertanggung jawab. Dan semua punya peran yang harus diklarifikasi,” jelasnya.

 Emil juga memastikan penegakan aturan protokol kesehatan di Jabar sejatinya berada di bawah kewenangan kabupaten atau kota. Hierarki ini berbeda dengan DKI Jakarta yang pusat koordinasi dan pelaksanaan penegakan aturannya berada langsung di bawah komando gubernurnya

“Di Jakarta walikota diangkat oleh gubernur, di Jabar dipilih rakyat berbeda  sistem UU nya,” jelasnya.

“Jika terjadi dua kondisi , baru provinsi masuk. Provinsi turun membantu, jika acara itu di perbatasan Cianjur baru provinsi turun,” pungkasnya. (Red./Azay)