KOTA BANDUNG, METROJABAR,ID- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengevaluasi pelayanan publik di Kota Bandung. Evaluasi tersebut dilakukan langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller, Kamis, 10 September 2020.
Ada tiga sektor yang menjadi pilihan untuk mewakili layanan publik Kota Bandung secara keseluruhan. Ketiganya yaitu RSUD Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Tiga dinas ini yang termasuk pelayanan dasar, dan ini paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Rumah sakit untuk kesehatan masyarakat, itu terus dijaga. DPMPTSP ialah pintu masuk perizinan dari investasi dan ini menjadi penting,” beber Jeffrey di Balai Kota Bandung.
“Disdukcapil, ini layanan dasar yang mengurus kita dari lahir sampai mati. Urusan administrasi ini, urusan utama dan pokok,” imbuhnya.
Selama ini, ketiga instansi tersebut telah memiliki predikat yang amat baik dilihat dari segi pelayanan kepada publik. DPMPTSP, misalnya, selalu memperoleh penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik tiga tahun berturut-turut. Demikian pula Disdukcapil yang selalu bertengger dengan predikat “Sangat Baik.”
“Kami memberikan penilaian khusus (kepada Disdukcapil) pada tahun 2019 menjadi kategori “Sangat baik.” Di atasnya lagi ada “Pelayanan Prima” atau “Service Excellent.” Sedikit lagi itu,” ungkap Jeffrey.
Ia membuka pintu lebar-lebar untuk Pemkot Bandung berkonsultasi tentang evaluasi-evaluasi yang bisa dilakukan oleh dinas terkait guna menyempurnakan layananannya. Ia pun berharap ketiga instansi ini bisa menjadi percontohan bagi perangkat daerah lainnya.
“Ini bisa dijadikan contoh bagi OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lain. Ini bukan hanya contoh untuk Kota kabupaten lain, tidak hanya di Jawa Barat, melainkan ke daerah lain,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Oded M. Danial bertekad terus berupaya meningatkan kualitas layanan publik. Tahun ini, seyogianya Pemkot Bandung bisa mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ditargetkan di dua lokasi. Namun, situasi pandemi membuat mimpi itu harus ditunda.
“Kami sudah menyiapkan dua tempat. Satu di pasar Kosambi dan Satu lagi ada kolaborasi dengan pihak swasta untuk menyiapkan lokasi di wilayah Bandung Timur. Tapi pandemi ini mengharuskan kami ‘refocusing’ anggaran,” jelasnya.
Ia mengaku tak akan putus harapan. Kendati Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung anjlok tahun ini, ia akan melakukan berbagai cara agar mimpi itu bisa diwujudkan tahun berikutnya.
“Walaupun terkendala, terdampak Covid-19, MPP yang ada di Kosambi kita lanjutkan. Itu semangat kita,” tekadnya. (Red./Azay)
Discussion about this post