BANDUNG, METROJABAR.ID – Panitia Khusus1 (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung meminta Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur lebih detail kawasan rawan bencana dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Anggota Pansus 1, Folmer Siswanto M. Silalahi, ST, mengatakan pembahasan kawasan rawan bencana secara detail dalam Raperda, merupakan pembahasan secara utuh dan tidak parsial.
“Raperda ini kita bahas semua, jangan parsial. Karena kita tidak tahu jenis bencana yang akan datang. Tidak hanya bencana zona lindung, tapi juga zona budidaya,” jelas Folmer dalam Rapat Kerja Pansus 1 dengan Bappelitbang, Distaru, Dinkes, DPKP3, Dispangtan, Disdagin, Diskar dan PB, Bagian Hukum dan Tim Penyusun NA yang membahas finalisasi Raperda tentang Perubahan Perda nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Selasa, (14/7/2020).
Menurutnya, Perda RTRW ke depannya diharapkan bisa menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengikuti SOTK Badan Penanggulangan Bencana.
“Perda RTRW sebagai pintu masuk kita juga untuk merestrukturisasi penanggulangan bencana. Outputnya kita ikuti SOTK bencana yang mengikuti SOTK dinas bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Harus ke arah situ. Harus diatur juga dalam RTRW,” jelas Folmer.
Selain pembahasan detail jenis bencana, Folmer menyarankan pembentukan zona hijau di kawasan bencana.
“Kita juga harus buat zona hijau di kawasan bencana, sehingga tidak ada lagi izin pembangunan dan menjadi potensi bencana ke depannya,” tambah Folmer.
Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menuturkan, penambahan kawasan rawan bencana yang diatur dalam pasal Raperda RTRW.
“Pada pasal 48 ayat 5, pembahasan akan ditambah kawasan rawan bencana di antaranya, rawan pergerakan tanah (longsor), kawasan rawan banjir, kawasan rawan gunung api. Kebakaran dan gempa bumi juga masuk di dalamnya,” terang Ahyani.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Rachmat Hidayat setuju dengan penambahan peraturan penanggulangan bencana dalam Raperda RTRW.
“Ini harus mendapatkan perhatian serius terkait bencana. Karena kita melakukan penanggulangan kebakaran, kita susah di pemukiman yang padat. Selain itu, gempa, longsor atau pergerakan tanah, ini juga harus mendapatkan perhatian khusus,” kata Rachmat. (Red./Azay)
Editor Ansar Nurhadi
Discussion about this post