KAB.GARUT, METRO JABAR.ID
Rapat Koordinasi (Rakor) Antar Lembaga, atau biasa disebut sebagai Rapat Negeri, dilaksanakan setiap satu tahun sekali untuk mengintegtasikan kegiatan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan perangkat Desa dan kelurahan.
Di Kabupaten Garut sendiri, Rapat Negeri dilaksanakan di Gedung Pendopo Garut pada Selasa 3 Maret 2020, dipimpin langsung oleh Bupati Garut H. Rudy Gunawan.
Hadir pula dalam acara tersebut Ketua DPRD Garut Hj. Euis Ida, Setda Garut H. Deni Suherlan, Kapolres Garut AKBP Dede Yudy Ferdiansah, Dandim 0611/Garut Letkol Inf Erwin Agung TWA, Kejari Garut Sugeng Hariadi, Ketua Pengadilan Negeri Garut H Hasanudin, Kepala BPN Garut Hayu Susilo, para Asisten dan juga Staff Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa dan Lurah se kabupaten Garut.
Dalam sambutannya Bupati Garut mengatakan, seperti diketahui kabupaten Garut telah banyak menerima beberapa penghargaan atas prestasi yang diraih, salah satunya baru saja kita mendapat kabar kabupaten Garut meraih penghargaan sebagai kabupaten yang perencanaan terbaik seprovinsi Jawa Barat dan akan di uji ke tingkat nasional. Tahun lalu kita berada di Lima besar dan mudah-mudahan tahun ini ada di Tiga besar.
Yang kedua, kata Bupati, belum lama ini Kita menerima predikat juara ke satu sebagai kabupaten terbaik dalam penyusunan anggaran dan SAKIP nya memiliki nilai BB dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) se Provinsi Jawa Barat, prestasi lainnya adalah penghargaan Tiga Belas nasional dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juara kedua se Jawa Barat kalah sedikit dari Kota Bandung.
Dikatakan Bupati Rudy, bahwa prestasi dan penghargaan itu bukan saja hasil Pemkab Garut saja, tetapi tentunya semua itu hasil kerjasama kita dengan Polres Garut, Kodim 0611/Garut, Kejaksaan Garut, Pengadilan Negeri Garut, Pengadilan Agama dan Juga Bank Jabar Garut.
Lanjut Bupati, dari itu semua memang ada yang harus kita perhatikan yaitu kita masih punya PR yang besar yakni masalah Indek Pembangunan Manusia (IPM), kita merupakan salah satu kabupaten yang peningkatan IPM nya terbaik se provinsi Jawa Barat dan tentunya kita bangga atas capaian itu, tetapi karena warisan kita di tahun 2014 IPM kita di angka 62% sampai hari ini kita baru mencapai 66 %, sebentar lagi kita akan kejar lebih tinggi lagi, ini perlu kerjasama yang baik antara seluruh pemangku kepentingan.
“Angka harapan hidup yang di hitung dari kemungkinan hidup suatu bayi di ukur dari berbagai dimensi, untuk itu saya mengajak para camat ayo mari kita bersama-sama untuk mengingatkan para kepala Puskesmas supaya mereka memberikan perhatian serius terhadap angka kematian bayi dan ibu dengan cara memberikan pendampingan hidup kepada ibu-ibu yang hamil dari keluarga miskin, kita beri obat kalau perlu beri tanda merah dirumahnya sebagai wujud perhatian adanya ibu hamil yang sangat butuh bantuan kesehatan,” ujarnya.
Dalam meningkatkan IPM pendidikan, kata Bupati, rata-rata lama sekolah juga makin tinggi di kabupaten Garut. Ini harus kita usahakan bukan saja secara fentahelix, bukan hanya kewajiban pemerintah saja tetapi kewajiban dunia usaha, perguruan tinggi dan media massa serta stakeholder lainnya.
Hal lain yang dibahas Bupati yakni pemasalahan pertanggungjawaban APBD 2019 dari RPJMD 2014-2019. Menurutnya pertanggungjawaban APBD 2019 harus dilaporkan kepada DPRD akan tetapi terlebih dahulu harus mendapat pemeriksaan dari BPK di bulan Maret, ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ditambahkan Bupati, kalau ada kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan baik dilakukan atas kelalaian PPK atau siapapun yang menyebabkan kerugian negara tentu kita perbaiki sistemnya, dan kerugian negara itu dalam 60 hari wajib dikembalikan.
Diakhir sambutannya, Bupati mengatakan bahwa Pemkab Garut akan memberikan bantuan hibah yang langsung diterima oleh pihak Polsek, Koramil dan Camat dengan besar anggaran masing-masing Rp. 100 juta. Serta membantu dalam pengadaan kantor Polsek, melalui kordinasi dengan para camat.
“Bantuan ini diberikan untuk memperkuat sinergitas tiga pilar yang ada di tingkat kecamatan dan desa,” pungkasnya. (Azay/Alin)
Discussion about this post